WN-SOREANG: Bupati Bandung H Dadang M Naser mengatakan, anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan percepatan pandemi Covid 19 diaplikan agar bisa mencukupi, karena anggarannya terbatas.
“Dari BTT kita terkumpul sekitar Rp 213 miliar yang sudah terpakai Rp 100 sekian miliar, itu harus diaplikan, harus nyisa jangan sampai beak (habis),” kata Dadang Naser saat Silaturahmi antara Insan Pers dengan Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bandung, di Rumah Jabatan Bupati, Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Jumat sore (5/6-2020).
Bupati menyampaikan hal itu menanggapi soal penyerapan anggaran BTT percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Bandung.
Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan Rp 200 miliar lebih rencana BTT untuk percepatan penanganan pandemi Covid 19. Namun dari anggaran sebesar itu, baru terserap sekitar Rp 116,064 miliar lebih.
Dalam rekapitulasi rencana Biaya Tidak Terduga (BTT) percepatan penanganan covid 19 di lingkungan Pemkab Bandung tahun anggaran 2020 yang terserap di 14 perangkat daerah, termasuk kecamatan, desa dan kelurahan, antara lain, anggaran BTT tahap 1 sebesar Rp 11, 5 miliar, BTT tahap 2 sebesar Rp 60,994 miliar lebih dan BTT tahap 2 perubahan sebesar Rp 43,569 miliar lebih.
Menurut Dadang, banyak ajuan anggaran percepatan penanganan Covud 19 yang terpaksa dipotong-potong agar “saeutik mahi loba kudu nyesa”.
“Banyak ajuan namun dipotong-potong, mana yang penting. Alat kesehatan juga kita belanjanya diaplikan tidak semua di-ACC sama saya, karena anggaran kita terbatas,” tuturnya.
Dadang mengatakan, jumlah warga miskin di Kabupaten Bandung cukup besar, ditambah miskin baru akibat terdampak pandemi virus corona. Sehingga untuk bantuan sosial saja diharapakan bisa memcapai sekitar 95 ribu paket.
“Kita anggarkan 62 ribu, ternyata yang datang dari gubernur 18 ribu, jadi agak timpang. Tapi mudah-mudahan sebagaimana janji gubernur dan presiden akan terus berjalan untuk membantu, karena bertautan dari bantuan itu bukan hanya dibebankan kepada Kabupaten Bandung saja,” ungkap Dadang Naser.
Bupati juga berharap, dewan yang juga bagian gugus tugas jangan menanyakan belanja di koran, tapi tanyakan kepada dinas bersangkutan.
“Bukan hanya heboh di medsos, tanya langsung ada mekanismesnya, jangan bikin cuitan politis, tanya yang jelas sampai ke teknis, adakah penyimpangan di sana? Sebaiknya dikontrol karena dewan punya kewenangan kontroling, jangan malah ingin bikin pansus, dewan tidak ngerti itu,” ucapnya.
Soal new normal menurut Dadang, dalam kondisi ancaman covid kehidup tetap seperti biasa. Komonikasi sosial, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan serta pakai masker.
Semua sektor baik ekonomi, pariwisata, pendidikan dan keagamaan secara bertahap harus mulai berjalan.
Dalam pertemuan itu Dadang menyampaikan, saat ini Kabupaten Bandung tengah menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pada situasi tersebut bukan berarti bebas Covid 19, tetapi berupaya untuk beraktifitas seperti biasa ditengah-tengah pandemi Corona.
Saat beraktifitas harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer.
AKB itu, tutur Dadang, bukan bebas dari Corona, tapi adaptasi untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa. Jadi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu harus dipahami masyarakat.
Pada masa AKB tambahnya, Pemkab Bandung akan mulai membuka kembali masjid untuk untuk solat Jumat, solat berjamaah dan ibadah lainnya, namun tetap harus jaga jarak serta memakai masker.
Selain itu sekolah juga mulai diaktifkan kembali, meskipun dengan sistem shift. Protokol kesehatan wajib dilaksanakan, termasuk di Pariwisata.
“Saat AKB ini sekolah dan pariwisata akan dibuka kembali, Minggu depan harus sudah ada modelnya,”
Silaturahmi dihadiri Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bandung, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H Sugianto, Dandin 0624 Kabupaten Bandung, Kapolresta Bandung, Danlanud Sulaeman, Kajari Bandung, Sekertaris Daerah (Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bandung), Juru Bicara Gugus Tugas, para asisten dan pimpinan organisasi pemerintah daerah serta PWI Kabuoaten Bandung dan IJTI Bandung Raya. *Deddy
Discussion about this post