SOREANG, (WN.net) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengalawal program pemerintah di daerah, termasuk program Pemerintah Kabupaten Bandung, terutama proyek-proyek besar dan masalah pendapatan.
"Untuk proyek-proyek besar ini, KPK punya tools, misalnya dari TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dan lainnya yang lebih objektif," jelas Asep Rahmat Suwandha, Kordinasi Unit Supervisi Pencegahan KPK, saat tanya jawab pada acara Sosialisasi e-Pokir (Pokok-pokok Pikiran Berbasis Elektronik) DPRD Kabupaten Bandung, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (6/3).
Pokir DPRD tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”.
Pada acara Sosialisasi ePokir DPRD Kabupaten Bandung yang menghadirkan nara sumber dari KPK itu, juga dihadiri Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser; Wakil Ketua DPRD, Hen Hen Asep Suhendar, dan Jajang Rohanda; Sekretaris Daerah Pemkab Bandung, H. Sofian Nataprawira, para anggota dewan, sejumlah SKPD, dan para camat.
Asep Rahmat Suwandha mengatakan, untuk menangani terjadinya dugaan tindak korupsi, KPK memiliki strategi khusus, yaitu progresif dan preventif atau pencegahan yang preventif.
Untuk mengawal penagihan pendapatan skala besar, intervensi KPK cukup ampuh. Misalnya saja DKI Jakarta berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar Rp5 triliun yang selama ini tidak bisa digali, karena melibatkan pengusaha besar yang backing-nya luar biasa. Itu diperoleh seperti dari pajak mobil mewah, baik milik pejabat atau artis.
"Bahkan PAD DKI yang sekarang sekitar Rp75 triliun bisa meningkat jadi sekitar Rp200 triliun. Dari gedung bertingkat yang ada di Segi Tiga Emas Jalan Kuningan, Soedirman, Thamrin, saja yang Pemerintah DKI tidak tahu gedung itu milik siapa, digunakan apa, sudah bayar pajak atau belum, dari situ saja bisa mengasilkan Rp5 triliun," kata Asep.
Menurut Asep, bila pengawalan itu tidak memadai, bisa minta bantuan BPK melalui kordinasi dengan KPK.
"Kami tidak minta bayaran, karena kami sudah digaji," kata Asep.
KPK juga bisa mengawal permasalahan kehutanan seperti ilegalloging yang kewenangannya oleh pemerintah pusat sebagaimana di sampaikan Sekda Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira.
"Silakan Pak Sekda inventarisir, petakan pihak-pihak terkait. Seperti di Papua yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan kasus illegal loging, illegal mining, ilegal fishing, lengkaplah di Papua, karena itu beberapa waktu lalu kami deklarasikan penyelamatan alam di tanah Papua, bupati, walikota, dan gubernur semua dikumpulkan meng-caver satu Papua," papar Asep.
Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, berharap melalui pendampingan KPK diharapkan adanya gerakan preventif pencegahan sehingga tidak terjadi tindakan di Kabupaten Bandung.
Sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto, berharap KPK bisa melakukan pendampingan di bidang pendidikan, dana desa, dan lainnya.* deddyra
