SOREANG, (WN.net) --Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung kembali menggelar program nasional (Prona) pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat.  

Tahun 2016 ini, BPN Kabupaten Bandung, menargetkan 2.500 bidang (sertifikat) di lima desa yang ada di tiga kecamatan, yaitu Di Kecamatan Cimaung, Desa Cikalong (1.000 bidang);  Kecamatan Pangalengan, antara lain Desa Pangalengan (300 bidang), Desa Wanasari (200 bidang),  Desa Tibaktimulya (750 bidang); Kecamatan Pasirjambu, yaitu di Desa Cibodas (250 bidang).

Hal itu disampaikan Kepala BPN Kabupaten Bandung,  Kepala Seksi HTPT, Deni Ahmad,  didampingi  Kasubsi Tematik, Haerul Karya, kepada wartawan  saat melakukan Penyuluhan Legalisasi Aset Katagori V/Prona 2016, di GOR Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin (7/3).

Acara yang dihadiri Camat Cimaung, Drs. H Ramdhani, serta aparat Kecamatan Cimaung,  Kepala Desa Cikalong, serta pendamping dari PWI Kabupaten Bandung ini, diikuti oleh lebih lebih dari 100  orang  peserta  warga Desa Cikalong. Saat itu juga ada sekitar 300 warga yang telah mendaftar  ke panitia untuk  mengiktu prona tersebut.

Menurut  Deni Ahmad,  pelayanan  prona ini dilakukan secara gratis, tidak ada pungutan sama sekali, karena sudah ditanggung negara.  Masyarakat atau pemohon hanya menanggung biaya kelengkapan pemberkasan.

“Di luar prona, itu beban seperti pengukuran dan lain sebagainya itu jadi tanggungjawab pemohon, tapi dalam prona, semua itu dibiaya oleh negara, kecuali seperti materai, perubahan akte dari penjual itu biaya pemohon, jadi tidak boleh ada pungutan,” kata Deni Ahmad, yang juga didampingi Kasubsi Pengukuran  dan Koordinator Prona 2016, Sonson Sonjaya.

Deni Ahmad berharap, pihak desa  yang  menjadi sasaran prona disarankan untuk tidak ada pungutan.  

“Desa dan camat harus membantu,  harus proaktif  dalam  kegiatan prona ini karena ini untuk kepentingan masayarakatnya juga, dan program prona ini  bukan untuk mencari keuntungan,” kata Kasi HTPT, Deni Ahmad.

Deni Ahmad mengatakan, pelaksanaan prona tahun ini lebih diarahkan ke wilayah Selatan, karena pertimbangan kriteria prona, yaitu daerah yang tanahnya belum banyak bersertifikat, atau baru 30 persen yang tersertifikasi. Kemudian yang dibidik harus imbang dengan  tanah pertanian, bukan  rumah tinggal saja.

“Target tahun ini  karena rencananya sistemmatik, inginya satu desa penuh. Tetapi karena pihak desa tidak sanggup, karena berat untuk menampung pemberkasan sebanyak itu, akhirnya dibatasi,” katanya.

Kendala program ini, kata Deni, dalam kelengkapan berkas si pemohon biasanya kalau sudah punya AJB (akte jual beli) atau akte apa pun mereka tidak mau melengkapi BPHTB dan PPH, akhirnya terlambat.

“Padahal itu harus ada, harus terlampir. Kalau tidak ada, maka  tidak akan diterima. Datanya harus lengkap,” ujarnya.

Deni Ahmad optimis, taget 2.500 bidang tahun ini bisa tercapai dan target  itu harus selesai.  Ia berharap pemohon harus megikuti arahan tim penyuluh. Sebelum pengukuran, dianjurkan patok tanda batas harus dipasang dan kopian pemberkasan yang dilampirkan harus dilegalisir dan lengkap untuk percepatan.

“Target prona satu tahun anggaran, bulan September sudah selesai, tapi diharapkan Agustus sudah ada penyerahanan,” katanya.

Sementara itu, Camat Cimaung, Drs. H. Ramdhani,  mengatakan pihaknya akan memberikan kemudahan dalam pelayanan prona. Termasuk   untuk  AJB atau masyarakat yang memiliki surat-surat secara formal seperti akte akan difasilitasi.  Tapi tetap harus memenuhi prosedur persyaratan yang ada sesuai undang-undang agraria.

“Untuk biaya, pada prinsipnya tidak ada penekanan,  AJB digratiskan, tetapi persyaratan  pemberkasan awalnya ada di desa, itu ada hak prerogratif desa. Tetapi bila masuk di kecamatan sudah terpenuhi prosedurnya tidak masalah,” kata Ramdhani.

Mengenai target Desa Cikalong yang mencapai 1.000 bidang, menurut Ramdhani, bila tidak mencapai target, akan dialihkan ke desa lain di lingkungan Kecamatan Cimaung,  namun desa yang berbatasan dengan Desa Cikalong.

“Ini untuk  memudahkan pihak  BPN.  Diharapkan Desa Cikalong bisa tercapai. Pada prinsipnya, masyarakat bukan tidak ada kesadaran, tetapi karena kesibukan serta adanya informasi yang masuk, bahwa itu mahal,”  papar Ramdhani. * Deddy r