BANDUNG, (WN.net) -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), selaku wakil dari pemerintah melantik Iman Achmad Nugraha sebagai kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung (24/7).

Iman Achmad Nugraha yang menggantikan kepala BPKP Jabar sebelumnya, Deni Suardini, dilantik sesuai dengan surat keputusan Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP. Deni Suardini kini menempati posisi barunya di BKPP pusat, sedangkan Iman Achmad Nugraha sebelumnya adalah kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

"Selamat kepada Bapak Iman Achmad Nugraha, semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab serta membawa BPKP Jabar ke arah yang lebih baik, terutama dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendorong akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan good and clean government," ucap Aher usai membacakan naskah pelantikan.

Aher mengungkapkan, demi mendorong percepatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya maka peningkatan kapabilitas APIP secara khusus telah tertera di bagian rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 sebagai bagian dari agenda pembangunan.

"Ini juga sudah dipertegas oleh Presiden Jokowi yang menargetkan agar kapabilitas APIP pada akhir 2019 berada pada level 3," ungkapnya.

Atas hal tersebut, Pemprov Jabar bersama lima provinsi lainnya telah mewujudkannya di tahun 2017 ini dengan berhasil meningkatkan kapabilitas APIP pada level 3. Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmastro, yang mewakili kepala BPKP, bersamaan dengan acara pelantikan.

"Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh stakeholders, termasuk keluarga besar BPKP Jabar. Terimaksih dan apresiasi yang tinggi atas pembinaan dan diklat yang dilakukan untuk jabatan fungsional auditor, pendampingan, dan kerja sama pemprov, pemkab, serta pemkot dalam meningkatkan akuntabikitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sehingga Jabar berhasil meraih level 3," ungkap Aher.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmastro, menjelaskan tahun 2019 mendatang setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kapabilitas APIP pada level 3. Secara nasional saat ini baru 362 pemerintah daerah atau 66,79 persen yang telah meraih opini WTP.

"Untuk wilayah Jabar pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP sudah sebanyak 25 dari 27 pemerintah daerah atau 89 persen," katanya.* wnn