BANDUNG, (WN.net) – Menanggapi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang mensiyalir terdapat 7 perguruan tinggi negeri (PTN) telah terpapar radikalisme, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Jawa Barat, Aceng Fikri, melihatnya sebagai fenomena gunung es. Hal ini menurutnya tidak lepas dari aktivitas penyebaran radikalisme di kampus telah berlangsung sejak 1983.
"Artinya, telah 35 tahun aktivitas penyebarannya berlangsung," jelas Aceng yang dihubungi melalui teleconference dalam acara Dialog Isu-isu Kontemporer Pemerintahan (FDKIP), yang digagas EDAS, Jumat (8/6/2018) di Bandung.
Aceng menjelaskan, sebagai ideologi Pancasila sudah selesai untuk diperdebatkan. Namun dalam pelaksanaan harus diakui masih jauh dari yang dicita-citakan. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan kecewa dan tidak bisa menerima kondisi tersebut. Namun, menurutnya, yang salah bukan Pancasilanya.
"Tidak logis dong Pancasila yang tidak salah, kok mau diganti. Saya sepakat kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa sila ke lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terus diimplementasikan," tuturnya.
Terkait fenomena gunung es yang dimaksud Aceng, menurutnya harus segera dicegah penyebarannya. Seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif mencegah infiltrasi segala bentuk faham yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
"Presiden sudah jelas sikapnya. Saya harap seluruh elemen bangsa harus segera merespon secara positif," tegasnya.
Pemberlakuan Undang Undang Antiterorisme yang telah direvisi, lanjut Aceng, menjadi legitimasi kuat untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyebaran faham radikal, khususnya di lingkungan kampus, umumnya di masyarakat luas.
"Tentu kita harus menghormati otoritas kampus, namun ada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang harus diselamatkan dari berbagai ancaman," jelasnya.
Selain upaya preventif dan preentif, yang dapat dilakukan pemerintah adalah membangun kembali koalisi sosial yang kembali didengungkan Azyumardi Azra.
"Koalisis sosial harus kembali dibangun dan dikuatkan dengan mengangkat nilai-nilai ideologi kebangsaan, kearifan local, dan Islam Wastiyah. Ini agenda penting untuk segera dirumuskan, termasuk di antaranya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," terang Aceng.
FDIKP yang diselanggarakan Eksplorasi Dinamika Analisis Sosial (EDAS) ini merupakan kali ke tiga dari kegiatan diskusi ilmiah dwimingguan. Dalam acara diskusi yang menghadirkan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Jawa Barat, Dr. Phil Gustiana Isya Marjani, dan analis politik EDAS, Dr. Wawan Gunawan, ini mengangkat tema “Membumikan Pancasila: Cegah Tangkal Radikalisme di Lingkungan Kampus”.* hy
