CIMAHI, (WN.net) – Ihwal mahar politik, terutama terkait pencalonan oleh Partai Gerindra, kini kembali hangat dibicarakan. Seperti diakui La Nyalla, dikatakannya ada mahar politik di Gerindra. Sementara itu, diakui Ridwan Kamil (RK) tidak ada mahar politik di Gerindra.
Terhadap hal ini, Alumnus S3 Ilmu Pemerintahan Unpad, yang juga dosen tetap pada pasca di prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, Dr. Wawan Gunawan, menyatakan untuk berhati-hati dalam menyikapinya, karena itu kasuistis.
“Jangan salah mengambil kesimpulan. Kalau La Nayala bilang ada mahar politik, maka jangan lalu berkesimpulan ada mahar politik. Itu hanya kasus La Nyalla dengan Gerindra. Kalau RK bilang tidak ada mahar politik di Gerindra, maka jangan lantas disimpulkan bahwa mahar politik tidak ada di Gerindra. Itu hanya kasus RK dengan Gerindra. Masyarakat jangan dijejali oleh kesimpulan yang mentah,” kata Direktur Eksekutif Eksplorasi Dinamika dan Analisa Sosial (EDAS) Bandung dan Sekretaris Pusat Kajian Pemberdayaan Desa (PKPD) Jawa Barat, yang biasa dipanggil Wagoen ini, saat ditemui di Kampus Unjani, Cimahi, Jumat (12/1).
Dikatakan Wagoen, sebenarnya istilah "mahar" hanya ada saat calon suami hendak menikahi calon istri. Kalau kemudian ada istilah mahar politik, maka harus dimengerti dulu apa yang dimaksud dengan mahar politik.
“Saya melihatnya dari sisi ekonomi klasik. Sistem barter, lalu diperhalus oleh istilah ‘tidak ada makan siang yang gratis’, lalu menjadi ‘take and give’ atau menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Semuanya sama saja merujuk pada prinsip barter, yakni perilaku tukar menukar sesuatu, karena dua belah pihak menyepakatinya; apakah setor uang dahulu kepada parpol agar bisa dicalonkan atau bisa juga tidak setor dahulu ke parpol, tetapi setelah menang harus dapat jatah proyek atau harus mendukung seseorang untuk menjadi presiden misalnya,” papar Wagoen.
Dulu, kata Wagoen, konon RK tidak setor mahar kepada Gerindra, tetapi RK diwajibkan memenangkan Prabowo di Kota Bandung saat Pilpres 2014. Beda dengan La Nyalla, yang konon katanya harus setor mahar dulu baru diusung.
“Jika mahar politik kita sepakati mengacu pada konsep barter sebagaimana ada dalam teori ekonomi, maka sudah bisa dipastikan mahar politik sebagai 'give’ dari sang calon agar dapat rekomendari sebagai ‘take’ dari parpol pengusung, akan berlaku di belahan dunia mana pun. Sebab, sistem barter adalah bersifat universal walau dengan istilah yang berlainan; ada yg bilang sebagai cost politic, biaya operasional, biaya saksi, ... apa pun itu namanya tetap saja itu menggambarkan sistem barter. Dalam konteks pilpres dan atau pilkada, mahar politik menunjukan bahwa demokrasi itu berbiaya tinggi bahkan sangat mahal,” pungkas Wagoen.* har
