SOREANG, (WN.net) -- Dalam rapat paripurna ke dua mengenai pandangan umum fraksi, DPRD Kabupaten Bandung, ada sejumlah catatan fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Darah  (RPAPBD) tahun 2019.

Rapat Patipurna berlangaungbdi Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, belum lama ini.

Fraksi PDIP misalnya, meminta Pemkab Bandung harus berupaya mencari formulasi yang tepat dalam peningkatan PAD agar lebih digenjot lagi.

"Contoh papan reklame dan retribusi parkir masih di bawah ekspektasi," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Yayat Sumirat, SH., dalam pandangan umumnya.

Kemudian Perbub tentang produktivitas aset Pemkab, seperti lahan tidur agar dijadikan salah satu pola baru peningkatan PAD. Pelayanan catatan administrasi kependudukan masih dikeluhkan masyarakat, sehingga perlu penambahan infrastruktur dibanding Adminduk. Pembangunan infrastruktur perlu sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat untuk menperkuat produksi pertanian.

"Peningkatan APBD harus dibarengi peningkatan kinerja anggaran serta out put daya guna dan daya manfaat  bagi masyarakat," kata Yayat.

Pandangan umum Fraksi PKS juga mecatat kaitan perubahan APBD, terutama sektor PAD, khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah perlu perencanaan lebih matang untuk meningkatkan PAD. "Ini dengan perbaikan sistem pungutan pajak dan retribusi. Banyak hal yang dapat dibiayai dari PAD agar tidak terlalu ketergantungan kepada pemerintah pusat," papar Ketua Frakai PKS, Thony Fathony M S Ag., dalam pandangan umumnya.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menilai perubahan APBD 2019 menunjukkan upaya Bupati Bandung dan perangkatnya tetap konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Mudah-mudahan peningkatan belanja tetap menyentuh dan menjawab kebutuhan masyarakat banyak," kata Ketua Fraksi Golkar, H. Sugianto, S.Ag, MSi.

Catatan Fraksi PKB, di antaranya menyangkut PAD yang seharusnya naik menjadi 15,5%, terutama dari pajak dan retribusi. Dilakukan optimalisasi regulasi, optimalisasi potensi, pengelolaan pajak, dan retribusi yang modern berbasis IT.

FKB juga mendorong agar BLUD bisa dijadikan BLUD mandiri yang dapat menghidupi dirinya sendiri, sehingga belanja modal pada BLUD dapat didanai sendiri.

"FKB juga mendorong agar Pemkab mengkaji kembali penyertaan modal kepada BUMD yang negatif kontribusinya terhadap APBD," ujar Asep Syamsudin S.Ag, dari F-KB.

Fraksi Gerindra yang tergabung di dalamnya PAN, PPP, termasuk Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kenaikan PAD sebesar 23,91% atau Rp1,05 triliun.

"Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa menggali lebih dalam potensi keuangan yang ada di Kabupaten Bandung," harap Ketua Fraksi Gerindra, Tatang Sudrajat, SH.I.* deddyra