SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, menekankan wacana Pemkab Bandung, mengenai pelarangan pengambilan air baku oleh perusahaan, perlu dikaji dulu lebih dalam.
"Bukan sepakat tidak sepakat. Saya sepakat kalau melarang pengambilan air bawah yang tidak berizin," kata Yayat Hidayat, di Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin.
Begitu juga wacana bahwa Pemkab Bandung nantinya mengharuskan perusahaan mengganti kebutuhan airnya dengan air permukaan, menurut Yayat, itu harus dikaji terlebih dulu.
"Itu harus dikaji dulu, apa air permukaan cukup atau tidak. Kalau cukup, kenapa tidak. Silakan. Tapi kalau tidak cukup, ya minimal inspeksi dari pemerintah sendiri terhadap perusahaan. Bukan karena kedipan mata, tapi turun langsung dan berharap pengusaha juga fair apa adanya. Jangan menutup masalah dengan masalah," paparnya.
Yayat berharap pemerintah jangan main mata dalam memberikan izin sumur artesis bagi industri. Misalnya izinnya satu, tapi dibangun lima atau izinnya lima, dibangun 10 sumur artesis.
"Nah yang tidak berizin itu harus ditutup. Tetapi kalau ditutup total, itu bisa mematikan perindustrian, mematikan perekonomian," jawab Yayat.
Yayat mengaku tidak tahu persis dugaan banyaknya sumur artesis tidak berizin oleh perusahaan industri di Kabupaten Bandung.
"itu harus akur-akuran data. Datanya harus valid dan harus dicek ke pabrik. Bila ditemukan, pemerintah harus bertindak tegas," ucapnya.
Wacana pelarangan pengambilan air baku, menurutnya, harus ada subtansi aturan agar ada kekuatan hukum.
"Harus dikaji dulu termasuk jumlah karyawannya yang bekerja di perusahaan berapa dan kebutuhan airnya berapa. Harus jelas," kata Yayat.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan melarang perusahaan menggunakan sumur artesis untuk pengambilan air dalam, karena pengambilan air baku secara besar-besaran dan terus-menerus akan berdampak terjadinya penurunan air permukaan.
"Kita ingin ke depan dengan kondisi air yang makin krisis, kemudian di Kabupaten Bandung banyak industri yang menggunakan artesis, kita akan dorong perusahaan tidak menggunakan air dalam tapi menggunakan air permukaan," kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Setda Pemkab Bandung.
Marlan menyampaikan hal itu saat acara "Ngawangkong Bari Ngopi" yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bandung, di Taman Uncal Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Jumat pagi (26/7/2019).
Menurut Marlan, ketersediaan air permukaan atau air baku di wilayah Kabupaten Bandung cukup banyak. Namun bila air baku terus diambil oleh ribuan perusahaan, maka lambat laun akan terjadi krisis air permukaan.
Yayat juga menilai, krisis air bersih yang melanda lebih dari 21 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi atau akibat pembangunan infrastruktur jalan beton. Misalnya dari sawah menjadi pabrik atau dari lahan kosong menjadi perumahan. Karena itu, pemerintah jangan mudah memberi izin.* deddy
