KABUPATEN MAJALENGKA (WN.net) – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Bandar Udara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka, Provinsi Jabar, Kamis (14/1). Presiden mengatakan pembangunan bandara bertaraf internasional ini harus dikebut karena kebutuhan sudah mulai medesak. Pembangunan Kertajati dipastikan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan dengan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional).
Jokowi mengatakan, proyek BIJB ini sudah menghabiskan waktu enam tahun untuk pembebasan lahannya, kemudian tahap awal pembangunan fisik 2015.
"Karena sudah terlalu lama, maka saya putuskan Menteri Perhubungan untuk melanjutkan pembangunan ini hingga akhir, dulu kan dikerjasamakan dengan Angkasapura II tapi malah tidak rampung yang ada mundar-mundur terus," katanya.
Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh APBN sudah mencapi Rp 375 miliar, di antaranya untuk runway, kemudian dari APBD Provinsi Jabar sudah disiapkan Rp 500 miliar untuk proses pembangunan tahun 2016.
"Bandara BIJB sudah 6 tahun pembebasan lahannya dimulai, dan kontruksi runway menghabiskan APBN Rp. 375 miliar. Jadi jika ditotalkan habisnya kurang lebih Rp 2,5 trilun, sudah terpakai Rp 500 miliar dan sisa tinggal Rp 2 triliun, saya tawarkan ini ke PT. Angkasapura II, tapi Angkasapura II tidak, maka putuskan menteri perhubungan yang mengatasi pembangunan ini, karena lihat waktu juga sudah lama," kata Jokowi seraya berkeinginan BIJB selesai tahun depan.
Berdasarkan masterplan pembangunan, BIJB dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare dan akan jadi bandara kelas internasional yang memiliki runway terpanjang di Indonesia. Ada 3 runway, yaitu runway 1; seluas 3.500 x 60 m, runway 2: 3.000 x 45 m, runway 3: 3.000 x 45 m dan mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 dan Boeing 777.
Saat ini BIJB telah memiliki satu buah runway berukuran 2.500 x 60 meter. Untuk sisi udara, bandara akan dilengkapi dengan apron seluas 228.944 meter persegi yang mampu menampung dua pesawat sekelas Boeing 777, sepuluh pesawat sekelas 737-900 ER, dan 12 pesawat sekelas Boeing 737-400, taxiway, runway strip 3.120 x 300 meter, fasilitas alat bantu pendaratan pesawat, dan fasilitas penunjang lainnya.
Jokowi pun menilai, pembangunan bandara ini memang sangat diperlukan bagi Jabar. Jabar dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, dengan berbagai potensinya di berbagai bidang seperti pariwisata, industri, dan juga pendidikan membutuhkan konektivitas yang baik.
"Sudah saatnya, dengan berbagai kemajuan yang ada Jabar mempunyai bandara internasional. Tentu saja Jabar akan punya konektivitas yang baik kalau bandaranya punya spek international. Bisa didarati pesawat besar. Jabar sudah waktunya, baik untuk masalah pariwisata, industri, atau bidang yang lain," terang Jokowi.
Sementara itu Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan, menargetkan BIJB Kertajati dapat beroperasi penuh di 2017 akhir. Kata dia, paling akhir bila terjadi kemunduran waktu harus selesai pembangunannya di awal 2018.
"Akhir 2017 beres harus selesai seluruhnya, paling akhir awal tahun 2018 harus sudah selesai. mudah-mudahan bandara ini cepat selesai," harap Jonan.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menuturkan pada tahun 2016 proses pengerjaan runway yang saat ini telah rampung sepanjang 2,5 km dari 3 km, akan selesai. Termasuk untuk fasilitas lainnya, seperti pengerjaan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas menuju bandara.
"Untuk fasilitas pendukung sudah hampir rampung. Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pemasangan tiang pancang gedung utama. Untuk air side atau sisi udara, proses pengerjaannya sudah mencapai 80 persen," ujarnya.
Terkait penyelesaian bandara ini, Aher perlu membebaskan 800 hektar tanah lagi, dari total masterplan seluas 1.800 hektar. Saat ini 1.000 ha tanah telah selesai urusannya.
Sedangkan Bupati Majalengka, Sutrisno, mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan Bandara Kertajati ini jangan sampai hanya 'numpang tempat'. Dalam artian bandara berlokasi di wilayah pemerintahannya, tetapi keberadaannya malah membatasi gerak warga sekitar, sehingga tidak berimbas apa-apa bagi perekonomian warga sekitar. * ajat dw
