SOREANG, (WN.net) -- Wakil Bupati (Wabup) Bandung, H. Gun Gun Gunawan, mengimbau para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan potensi daerah setempat.
Hal itu disampaikan Gun Gun saat mengikuti acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 sekaligus Peluncuran Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis (9/5/2019), sibagaimana disampaikan Humas dan Protokol Pemkab Bandung dalam siaran persnya.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan bantu dengan regulasi dan kebijakan, termasuk penindakan terhadap oknum, jangan sampai investor dipersulit perizinannya. Namun kami juga mengimbau, mereka yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bandung harus tetap menjaga alam, memberdayakan serta mempertahankan kekhasan lokal masyarakat setempat,” imbau Wabup.
Menurutnya, kehadiran investor harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga tingkat perekonomian di daerah tersebut akan ikut terdongkrak.
“Masyarakat harus langsung merasakan manfaatnya, melalui tersedianya lapangan pekerjaan. Bahan-bahan pangan yang ada di Kabupaten Bandung juga harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Jangan sampai investor mendatangkan bahan-bahan dari luar. Selain itu, harus diperhatikan pengembangan seni tradisional, baik kerajinan, kesenian, maupun kebudayaan khas Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Dengan memanfaatkan potensi lokal, juga akan mempercepat peningkatan angka ekspor sekaligus menurunkan angka impor.
“Penjualan ekspor hasil bumi Kabupaten Bandung akan lebih cepat. Petani akan merasakan manfaatnya secara langsung, sehingga usahanya bergairah lagi. Berikutnya akan mengurangi impor, karena bahan-bahan lokal ini akan menyubstitusi yang selama ini diimpor,” ucap Gun Gun.
Sebagai respon tuntutan pemerintah pusat dalam rangka percepatan perizinan, Gun Gun juga berujar harus ada regulasi dan kepastian sebagai payung hukum bagi kepala daerah, terkait masalah perizinan. Terlebih investasi di bidang wisata alam, yang juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami mendukung percepatan, namun harus ada payung hukum dari pusat bagi kepala daerah, khususnya di Kabupaten Bandung yang mulai dilirik investor. Di Kabupaten Bandung, terutama ketika investor mengajukan permohonan perizinan pengembangan wisata alam, mereka juga harus melakukannya kepada PT. Perhutani, PT. Perkebunan Nusantara VIII, atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Ini yang menyulitkan para pelaku usaha,” pungkas Gun Gun.
Acara Musrenbangnas 2019 yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo, itu dihadiri gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia serta kementerian terkait. Acara yang digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 tersebut mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.* deddyra
