Wibawa News


  • 25 Januari 2016 | 22:06 WIB
  • 00390 Kali Dilihat

30 UMKM Dapat Sertifikasi Halal Gratis

 30 UMKM Dapat Sertifikasi Halal Gratis
Para penerima sertifikat halal dari Diskoperindag Kabupaten Bandung.

  • Wujud Keseriusan Pemkab Bandung Memajukan Usaha Kecil Menengah

SOREANG, (WN.net) -- Sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan terhadap pengusaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Bandung menyerahkan sertifikat halal kepada 30 UMKM yang ada di Kabupaten Bandung.

Sertifikasi halal gratis tersebut, diserahkan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung, Dra. Hj, Popi Hopipah, di ruang rapat Diskoperindag Kabupaten Bandung, Soreang, belum lama ini.

"Sertifikat halal tersebut diberikan sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan usaha kecil menengah. Terutama untuk melengkapi persyaratan sebagai produk yang layak dikomsumsi," kata Popi Hopipah, didampingi Kabid UMKM, Mas Pujo.

Popi Hopipah mengharapkan, setelah memiliki sertifikat halal, UMKM lebih terdorong untuk menguasai pasar, menjadi pengusaha sukses dan andal di tengah persaingan perdagangan saat ini.

"Yang halal itu adalah pasti sehat, kandungannya pun bener. Memang tidak ada di dalam Al-Quran bahwa formalin itu haram, tetapi kalau dimakan haram karena formalin itu untuk mengawetkan mahluk hidup yang sudah mati. Itu bisa jadi malapetaka bagi saudara-saudara kita apalagi yang kurang baik di segi ekonominya," tutur Popi.

Menurut Popi, saat ini kita sudah berada di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tetapi jangan dulu melirik sepuluh negara-negara Asean, sebab republik ini masih sangat potensial untuk dijadikan pasar.  

"Saya harap kuasailah produk-produk kita minimal se-Kabupaten Bandung, maksimal Kota Bandung. Kita sokong terus, manfaatkan peluang-peluang tersebut sebagai lahan yang potesial,” ungkap Popi, kepada para penerima sertifikat halal.

Dikatakan Popi, sertifikasi halal secara gratis ini dibiaya oleh pemerintah dan berlaku selama dua tahun. Kecuali untuk memperpanjang, harus biaya sendiri dan pemerintah hanya memfalisitasi pendaftarannya. Tetapi, menurut Popi, jika daya beli  semangkin meningkat, sektor pajak lebih bagus, tentu pelayanan terhadap masyarakat juga akan lebih bagus.

"Hal terpenting, tunjukkan dulu kemampuan daya saingnya," katanya. * deddy r

Berita Lainnya

  • Ekonomi
    11 Mei 2019 | 11:26 WIB

    Wabup Minta Izin Bagi Investor Jangan Dipersulit

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Bupati (Wabup) Bandung, H. Gun Gun Gunawan, mengimbau para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan potensi daerah setempat. Hal itu disampaikan Gun Gun ...

  • Ekonomi
    11 April 2019 | 09:00 WIB

    Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Wisata Halal

    SOREANG, (WN.net) -- Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan ...

  • Ekonomi
    01 Maret 2019 | 13:23 WIB

    Agus Makmur: PTSL Tidak Ada Unsur Politis

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, H. Agus Makmur Santosa. S.Kom., MM., memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada unsur politis. Namun tidak menutupkemungkinan di ...

  • Ekonomi
    20 Februari 2019 | 09:08 WIB

    Bisnis Online di Kabupaten Bandung Cukup Marak

    SOREANG, (WN.net) - Bisnis melalui media online di Kabupaten Bandung saat ini terhitung cukup marak, baik berupa penjualan barang dan jasa atau kuliner, terutama usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diakui ...

  • Ekonomi
    18 Februari 2019 | 14:47 WIB

    Harinya Cicilan Nasional, Adira Merdekakan Konsumen dari Utang

    BANDUNG, (WN.net) -- Salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, Adira Finance, kembali menggelar program menguntungkan bagi konsumennya bertajuk Harinya Cicilan Lunas (Harcilnas). “Konsumen kami anggap sebagai mitra. Lewat Harcilnas, kami ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net