BANDUNG, (WN.net) -- Sensus atau pendataan ekonomi 2016 untuk wilayah Jawa Barat resmi dicanangkan. Pencanangan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Halaman Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Minggu pagi (28/2).
Sensus ekonomi merupakan pendataan terhadap semua data ekonomi, baik yang berskala ekokomi besar, sedang, kecil hingga mikro, termasuk di dalamnya jumlah tenaga kerja yang diserap, output yang dihasilkan, upah buruh, dan sebagainya.
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Statistik, sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun oleh BPS, yang meliputi Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara Sensus Ekonomi yang akan digelar tahun ini meruapakan pelaksanaan yang ke-4 kalinya setelah sebelumnya pada tahun 1986, 1996, dan 2006.
Sensus yang akan digelar pada bulan Mei ini akan melibatkan sekitar  66.981 orang pegawai lapangan baik dari BPS serta pegawai lapangan dari mitra BPS. Namun, pengumpulan data awal serta berbagai kegiatan persiapan lainnya seperti rapat koordinasi dan lainnya telah dilakukan sejak tahun 2014 dan Mei nanti akan dilakukan pendataan mulai dari pendataan bangunan usaha. Sensus ekonomi ini akan selesai pada tahun 2018.
Aher dalam sambutannya mengungkapkan, sensus ekonomi ini merupakan sensus paling kompleks dengan responden yang bervariasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sensus akan mencakup 19 sektor ekonomi, yang diperkirakan akan melibatkan 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi, 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, dan 23.169 desa.
Diharapkan Sensus Ekonomi ini mampu memberikan iformasi valid mengenai data kegiatan ekonomi di Jabar sebagai pondasi untuk membuat perencanaan dan kebijakaan yang lebih terarah dan tepat sasaran, terlebih lagi saat ini Aher mengatakan Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Indonesia telah resmi memasuki era MEA. Indonesia dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan agar Indonesia dapat merebut peluang atas keterbukaan arus barang, jasa, serta modal yang berlaku antar-negara Asean, sehingga MEA dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Demikian pula Jabar harus mampu merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam rangka penguatan daya saing para pelaku usaha, khususnya UMKM,” ungkap Aher.
“Untuk itu, sangat dibutuhkan informasi yang mampu menggambarkan secara lengkap, valid, dan mutakhir tentang level, struktur, karakteristik, serta daya saing dari semua skala usaha atau kegiatan ekonomi non-pertanian di Jabar, sebagai pondasi perencanaan yang lebih terarah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambah Aher.
Aher pun meminta kepada BPS untuk memperbaiki data kegiatan ekonomi di Jabar, seperti jumlah dunia usaha, produktivitas, jumlah tenaga kerja, hingga kegiatan ekspor industri pengolahan nasional, yang 53%-nya ada di Jabar.
Dalam skala nasional, kontributor terbesar untuk PDB nasional berasal dari sektor industri pengolahan atau manufacturting industry yang mencapai 41%-43%. Sementara 53% industri pengolahan nasional ada di Jabar - yang artinya separuh industri pengolahan nasional berasal dari Jabar. * ajat dw