BANDUNG, (WN.net) -- Untuk mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Kota Padang Panjang konsultasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Jabar.
DPRD Kota Padang Panjang ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan penyusunan APBD agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga beban pertanggungjawaban dalam menjalankan pemerintahan sepenuhnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di Padang Panjang.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Erizal, SH., mengatakan pembahasan musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan diharapkan memiliki program yang bergizi bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada saat pembahasan APBD dapat menyaring kegiatan yang patut didukung. Karena itu, perlu adanya monitoring yang tegas untuk menganalisis hingga pada realisasi APBD tersebut.
“Sejauh mana upaya penganggaran untuk merealisasikannya pada pembahasan APBD untuk masyarakat,” katanya.
Meskipun saat ini, lanjut dia, penyusunan atau mekanisme penganggaran dibatasi peraturan cukup rumit yang diyakini untuk menjaga pertanggungjawaban anggaran negara. Karena itu, penganggaran menjadi kunci dalam relaisasi kegiatan yang sudah direncanakan.
Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jabar, Hj, Ida Hernida, SH. M.Si., menanggapinya. Menurut dia, mekanisme penganggaran tersebut sudah disepakati melalui serangkaian siding, baik komisional hingga paripurna. Hal itu tentunya untuk mendapatkan klarifikasi dalam bentuk keputusan pimpinan dewan.
“Kebijakannya sudah disepakati dalam sidang paripurna, dipemerintahan manapun pasti sama,” ujar Ida di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no 27, Kota Bandung, Kamis (10/03).
Selain itu, kata dia, mekanisme pembahasan APBD yang diusulkan gubernur dan jajarannya melalui RKPD dan Musrenbang. Dalam RKPD semua usulan dapat dimasukkan perencanaan setiap OPD. Setelah melalui penyaringan daalam tahap KUA PPAS sudah dapat dipastikan tidak ada kegiatan yang berlangsung di tahun sidang atau tahun anggaran.
“Kegiatan dan perencanaan kegiatan harus memprioritaskan peraturan Kemendagri yang mengutamakan usulan tentang kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.
Namun, sambung dia, untuk menyelaraskannya diperlukan sinergitas antara eksekutif dan legislatif agar berpengaruh positif dalam penyerapan anggaran. Bagaimana antara kedua lembaga pemerintahan ini menjalankan tugas masing-masing secara profesional dan proporsional.
"Tanggungjawab besar untuk saling memahami. Nah kita lihat bagaimana jiwa besar gubernur dalam memahami dinamika politik, sehingga lembaga legislatif akan memahami pemerintah bahwa ada persoalan yang sama-sama harus diselesaikan," tegasnya. * ajat dw
