BANDUNG, (WN.net) -- Rencana pengambilalihan proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat akan berdampak terhadap keberadaan PT. BIJB, sebab BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar yang disiapkan untuk mengelola bandara ini terancam tidak memiliki peran apa pun karena kewenangannya akan beralih ke pusat.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Eryani Sulam, mengatakan PT. BIJB harus memiliki strategi jitu agar bisa tetap eksis. Adanya kesepakatan peralihan dengan pusat ini, PT. BIJB harus tetap memiliki ruang untuk berusaha.
"Harus memiliki sistem format yang tepat agar PT. BIJB memiliki peran dalam pembangunan maupun pada pengelolaannya nanti. Bagaimanapun PT BIJB sudah disertakan modal dari APBD yang jumlahnya sangat besar," kata Eryani di Bandung, Minggu (13/3).
Oleh karena itu, Eryani berharap PT. BIJB memiliki rencana bisnis yang jelas dan terukur. Ini penting agar ketika diberi peran, BUMD tersebut bisa menjalankan tugasnya secara baik.
"Juga agar bisa memberikan pendapatan asli daerah secara signifikan, sehingga ketika BIJB Kertajati beroperasi, Pemprov Jabar pun mendapat keuntungan, tidak hanya pusat.
Eryani menambahkan, selain karena sesuai etika, pelibatan PT. BIJB dirasa perlu karena hingga saat ini perseroan terbatas ini telah melakukan tender pembangunan bersama Dinas Perhubungan Jabar.
"Jadi pada prosesnya nanti harus diselamatkan," ujarnya.
Disinggung potensi pengelolaan kawasan aerocity, menurut Eryani, PT. BIJB harus mempersiapkan dari sekarang. Rencana bisnis dan target harus dimiliki sebaik mungkin.
"Kita kan belum tahu segmen pasarnya seperti apa, penerbangannya berapa. Nanti pesawat maskapai mana saja yang mendarat di BIJB. Ini belum terukur jelas," bebernya.
Kendati begitu, Eryani optimistis pemerintah pusat memiliki itikad baik.
"Kita lihat saja," pungkasnya. * ajat dw
