BANDUNG, (WN.net) -- DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi rencana pembangunan masjid terapung di kawasan Gedebage, Bandung. Rencana tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan 'lain'.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan, mengatakan saat ini terdapat beberapa persoalan yang dirasakan Komisi IV. Ini seiring dengan adanya lahan milik pengembang swasta di kawasan tersebut. Selain itu, mereka telah mengklaim bahwa masjid terapung menjadi bagian dari pengembang tersebut.

"Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai ada premis yang menyatakan bahwa Pemprov Jabar menyediakan fasos fasum untuk kompleks yang dibangun Summarecon. Padahal seharusnya Summarecon-lah yang menyediakan 40 persen dari luasan yang mereka bangun untuk fasos fasum," kata Ali di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (6/4).
Ali menilai, hal ini tidak boleh terjadi karena adanya dana pemerintah dalam pembangunan tersebut. Pemprov pun akan membangun sarana lainnya seperti danau, jalur kereta api, Islamic Centre, area parkir, plaza, jogging track, dan lainnya.
"Tentunya itu semua akan menguntungkan Summarecon. Itu akan menjadi daya tawar mereka, padahal itu dibangun oleh Pemprov Jabar," katanya.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta rencana pembangunan masjid jangan sampai dilatarbelakangi adanya pembangunan Summarecon, sehingga pihaknya meminta Pemprov Jabar mencermati hal tersebut.
"Komisi IV bukannya menolak pembangunan masjid tersebut, tetapi pembangunan itu jangan dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi pemprov harus evaluasi ulang. Hal jelas, apa tidak lebih baik kalau pembangunan masjid terapung menjadi bagian tanggung jawab Summarecon," bebernya.
Seperti diketahui, saat ini pemprov berencana membangun masjid terapung di atas lahan seluas 21 hektare. Anggaran untuk pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp 1,2 triliun yang meliputi biaya pembebasan lahan sebesar Rp 600 miliar, dan pembanguan fisik masjid sebesar Rp 600 miliar.
Ali menyebut, Pemprov Jabar sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan seluas 4,5 hektare. Adapun pada 2016 ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar untuk pembebasan lahan seluas 5,5 hektare.

"Untuk pembangunan fisik masjid di tahun 2016 sudah dianggarkan sekitar Rp 98 miliar,"pungkasnya. * ajat dw