BANDUNG, (WN.net) -- Sebagai bentuk komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan stakeholder di daerah, khususnya dengan pemerintah daerah dan Pelaku Jasa Keuangan, OJK KR 2 menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan pelaku jasa keuangan di Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, Anggota Komisi XI DPR RI; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Wawan Setiawan, serta para pelaku jasa keuangan.

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Wawan Setiawan, mengapresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pertemuan tahunan yang diinisiasi oleh OJK tersebut. Menurutnya, dengan diadakannya pertemuan ini dapat menjadi motivasi untuk menumbuhkan perekonomian.

"Kegiatan ini sangat postif. Ini akan menumbuhkan perekonomian dari sisi hulu tengah dan hilir, dan sebagai motivasi untuk stakeholder," ucapnya kepada wartawan, Selasa, (23/1).

Ia mengungkapkan, hingga sampai saat ini DPRD Provinsi Jabar terus melakukan kontribusinya dalam turut meningkatkan perkonomian masyarakat, khususnya masyarakat Jabar.

"Untuk menumbuhkan ekonomi keuangan, DPRD Jabar sendiri seperti yg disampaikan gubernur akan berkesinambungan dengan ekonomi kerakyatan. Kami akan mendukung hal-hal yang berkaitan ekonomi kerakyatan yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor jasa keuangan cukup meningkat, karena hal tersebut berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.

"Itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Animo masyarakat Jabar di disektor ekonomi itu sangat tinggi, tinggal didukung oleh pihak perbankan berkaitan dengan regulasi yg ketat karena dari tolak ukur itulah masyarakat akan bergairah untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang bermasyarakat," ujarnya.

Wawan pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu mudah tergiur oleh para oknum penyedia jasa keuangan yang belum jelas asal usulnya. Salah satunya terkait kian maraknya modus investasi-investasi gelap atau bodong yang dapat merugikan.

"Permasalahan keuangan di masyarakat seperti investasi bodong itu harus dihindari," ucapnya.

Ia pun menekankan bahwa jika terjadi kecurigaan terkait praktek penyedia jasa keuangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat agar segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

"Untuk menghindari investasi bodong itu harus ada komunikasi dengan perbankan atau pihak-pihak terkait agar mengetahui solusinya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dalam paparannya mengatakan pertumbuhan ekonomi dikatakan baik jika ditandai dengan beberapa hal, di antaranya turunnya suku bunga.

"Ini harus berdampak terhadap industri keuangan, supaya masyarakat bisa mengakses secara mudah. Kita harap turunnya suku bunga di tingkat BI itu diikuti oleh turunnya suku bunga di tingkat industri keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan," katanya.

Ia pun menyambut baik OJK di Jabar, dan pada saat yang bersamaan pihaknya mendorong supaya pemeriksaan tidak hanya berkutat di sektor dalamnya, namun lebih pada keadaan di lapangan.

"Diteliti tidak hanya sektor di dalam OJK-nya itu sendiri akan tetapi harus di keadaan lapangan itu sendiri, kemudian ke depannya masukan untuk OJK saat ada pertemuan tahunan itu tidak sektor jasa keuangannya saja," katanya.* kf