SOREANG, (WN.net) -- Calon anggota terpilih Pemilu 2019 di DPRD Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan diminta segera melaporkan harta kekayàannya (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling lambat tujuh hari setelah penetapan KPU.

"Salinan keputusan penetapan calon terpilih ini akan menjadi persyaratan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Karena itu, hari ke tujuh sejak penetapan, KPU sudah menerima berkas LHKPN untuk ke KPK," pinta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Baroya. 

Agus Baroya menyampaikan itu saat KPU Kabupaten Bandung menggelar penyerahan salinan keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu 2019, di Hotel Sahid Sunshine, Seoreang, Kabupaten Bandung, Senin (22/7-2019).

"Bagi yang belum menyampaikan LKPR segera sampaikan. Eksekusinya melalui online ke KPK. Bila tidak menyerahkan LHKPN, maka KPU tidak akan merekomendasikan untuk dilantik," Agus Baroya menegaskan.

Menurut  Agus Baroya, pileg sudah selesai serta tugas KPU sudah selesai dengan penetapan hasil pemilu. KPU tinggal mengajukan pelantikan kepada gubernur dan penyerahan salinan menjadi pedoman dalam proses pelantikan.

"Kami ucapkan pada calon terpilih semoga amanat masyarakat dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.

Agus memaparkan, 14 kabupaten/kota mulai Jumat sampai Senin ini mengadakan rapat pleno. Ini repleksi tidak adanya gugatan terutama adanya lokus di Kabupaten Bandung. 

"Kabupaten Bandung clear, tidak ada gugatan di MK serta kondisi politik aman. Ini artinya warga Kabupaten Bandung cukup dewasa dalam melaksanakan pemilu," paparnya. 

Memasuki Pilbup

Penyerahan salinan ini, kata Agus, panggung terakhir yang ada kaitanya dengan pileg. Selanjutnya KPU sudah mulai memasuki pada pemilihan bupati (Pilbup). 

Minggu ini KPU Kabupaten Bandung rencananya beraudensi dengan pimpinan dewan untuk diskusi terkait pemilihan bupati. 

Terkait pemilihan bupati, dijelaskan Agus, sesuai regulasi pihaknya harus berkomunikasi dengan Pemkab dan DPRD Kabupaten Bandung, karena terkait anggaran oleh APBD kabupaten. Maksimal 1 Oktober 2019 harus ditandatangani nota perjanjian hibah. 

"Kami mohon support dukungan Pemda dan DPRD agar terkait penganggaran tidak terjadi kendala. Hasil rapat kemarin di provinsi, RAB tolong katanya harus mengikuti Kabupaten Bandung karena dinilai baik," kata Agus.

Agus juga menyampaikan unek-uneknya.

"KPU Kabupaten Bandung memimpikan gedung yang representatif. Gedung KPU itu bukan untuk kami, tapi untuk rakyat Kabupaten Bandung. Bukan kufur nikmat gedung yang sekarang cukup bagus, namun diharapkan dibangun gedung baru yang lebih representatif dan menjadi bahan pertimbangan Pemda dan DPRD," ucap Agus Baroya.

Dalam kesempatan itu Agus mengucapkan terimakasih atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung. 

"KPU Kabupaten Bandung mengucapkan terimakasih  yang setinggi-tinginya kepada semua pihak. Juga kepada DPRD yang menunda rapat hari ini karena hadir pada acara ini," kata Agus.

Acara ini, ucap Agus Baroya, sejatinya tidak ada dalam tahapannya, karena seharusnya pada penetapan selama 20 bulan sejak Desember 20018, sudah selesai.

"Tapi kami ingin mendapat hikmah pada acara ini dan bertemu langsung dengan anggota terpilih pemilu 2019," tutur Agus. * Deddy