SOREANG, (WN.net) -- Dihentikannya layanan Jaminan Persalinan (Jamperal) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung mendapat tanggapan anggota dewan.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar, bahkan menyayangkan sikap Pemkab Bandung atas dihentikannya pelayanan Jampersal untuk biaya persalinan tersebut.
Cecep Suhendar menilai, langkah Pemkab Bandung itu tidak benar.
"Pemerintah tidak boleh menghentikan bentuk pelayanan sosial apa pun, termasuk jampersal," jawab Cecep, di Soreang, Kamis (5/9).
Menurut Cecep, seharusnya Pemkab Bandung tidak menghentikan Jampersal, tetapi harus mencari solusi bagaimana agar layanan jampersal tetap berjalan.
Meski begitu, Cecep mengaku saat pembahasan anggaran perubahan APBD 2019, tidak tahu jika dana itu berkurang.
“Hal yang mengetahui persis, itu Komisi D, sebab angaran per itemnya dibahas di komisi. Saat itu saya Komisi A," tuturnya.
Cecep mengatakan, dana jampersal itu dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
"Jika terjadi pengurangan, kita bisa mencari solusi dengan menganggarkan di APBD atau menggunakan dana cadangan atau anggaran tak terduga yang digunakan jika ada hal yang luar biasa, seperti bencana," ucapnya.
Cecep menambahkan, dana tak terduga itu bisa digunakan untuk jampersal. Payung hukumnya juga cukup dengan keputusan bupati.
"Solusinya gampang, gunakan saja anggaran tidak terduga, yang biasa dipakai untuk penanggulangan bencana. Tinggal menerbitkan keputusam bupati. Orang sakit dan melahirkan itu sa!alu tidak bisa diprediksi atau dijadwal," katanya.
Cecep menyatakan setuju bila pemerintah menggiring semua rakyatnya, termasuk ibu hamil, menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, bagi ibu yang usia kandungannya sudah 9 bulan, dengan BPJS tidak mungkin. Apalagi jika ibu hamil itu dari keluarga kurang mampu, pemerintah wajib membantu persalinannya. * Deddy
