KBB, (WN.net) - Untuk tercapainya program pembangunan Akur dan jargon Lumpaaat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai hal, baik dengan penataan destinasi wisata maupun penataan di bidang perpajakan.
Salah satunya, pemerintah KBB membuat kebijakan menaikkan jenis pajak PBB, yang selama ini nilainya masih di bawah.
“Kita akan terus berupaya menertibkan dan meningkat PBB yang merupakan salah satu sumber pajak dari sembilan pajak lainnya yang bisa mendongkrak PAD lebih meningkat,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Rega Wiguna, Kamis (12/9/2019).
Tahun ini, sebut Rega, Pemerintah KBB telah menargetkan untuk pajak PBB sebesar Rp167 miliar, dan pajak BPHTB sebesar Rp117 miliar.
Untuk capaiannya, sampai per Agustus PBB baru mencapai Rp53 miliar atau 40 persen dari target Rp167 miliar. Ini capaiannya masih di bawah, yang seharusnya sudah mencapai 75 persen.
“Capaian PBB masih di bawah target, baru 40 persen dari target Rp167 miliar, standardnya sih 75 persen di Agustus ini,” jelasnya.
Sementara capaian pajak BPHTB, lanjut Rega, sampai Agustus ini baru Rp85 miliar atau 73 persen dari target Rp117 miliar.
“Setandardnya sih sampai Agustus, sudah masuk 75 persen. Alhamdulillah untuk BPHTB sudah mendekati sekitar 73 persen,” ujarnya
Rega menyebutkan, untuk mertibkan dan meningkatkan nilai pajak, khususnya PBB, dibutuhkan proses yang cukup lama dan harus melibatkan beberapa pihak, baik dari kecamatan dan desa.
Sampai saat ini, ada beberapa faktor kendala dalam proses meningkatkan nilai pajak PBB. Salah satunya faktor masyarakat yang merasa keberatan bayar dengan adanya peningkatan nilai pajak.
Keberatan tersebut, dari hasil penelitian pihaknya, adanya ketidaksesuaian nilai NJOP dan nilai objek pajak.
“Kita sebarkan format pengajuan keberatan ke kecamatan dan desa,” terang Rega.
Kata Rega, ketidaksesuaian pajak PBB ini, masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan kenaikan pajak, sesuai Peraturan Bupati (Perbub) No. 34 Tahun 2012 tentang PBB.
“Pengajuan keberatan dari masyarakat sudah banyak yang masuk, nanti kita akan rekapitulasi dan dijadikan data base,” pungkasnya.*) Buhori
