SOREANG, (Wn.net) -- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung berharap pimpinan DPRD definitif segera terbentuk. Bila tisak segera dibentuk, akan menghambat penetapan APBD 2020 yang harus selesai tepat waktu.
"Jika penetapan APBD terlambat, ada sanksi. Bergantung siapa yang menjadi penyebab keterlambatan itu, apakah DPRD atau kepala daerah," ungkap Kabag Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha, S.H., di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Soreang, Jumat (6/9/2019).
Menurut Yosep, jika penyebab keterlambatan itu DPRD, seluruh anggota dewan akan mendapatkan sanksi penghentian hak keuangan selama enam bulan. Artinya, tidak dibayarkan hak keuangannya selama enam bulan.
"Semua pihak harus berpikir menetapkan APBD 2020 tepat waktu. Penetapan APBD 2020, paling akhir November 2019. Satu bulan sebelum tahun anggaran 2020 berjalan," katanya.
Ia berharap pembahasan APBD 2020, paling lambat selesai November 2019. Jika akhir November tak ketuk palu, kemudian dicek penyebabnya, apakah bupati atau DPRD yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembahasan itu.
"Siapa yang salah, dua-duanya salah atau salah satu. Jika kepala daerah menjadi penyebabnya, akan menerima sanksi tidak akan menerima hak keuangan selama enam bulan," katanya.
Sanksi itu, kata Yosep, diberikan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang sudah diberikan wewenang.
Yosep mengatakan, untuk menghindari adanya sanksi itu, kuncinya harus segera terbentuk pimpinan DPRD Kabupaten Bandung definitif.
Menurutnya, jika alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan definitif, badan anggaran, komisi belum terbentuk, siapa yang akan membahas.
Yosep mengatakan, sampai Jumat (6/9/2019) , kepemimpinan DPRD Kabupaten Bandung, masih ditempati pimpinan sementara. Pimpinan sementara ini bertugas memimpin rapat, kemudian memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi pembentukan tatib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
Sedangkan pembentukan alat kelengkapan dewan, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, badan musyawarah, harus melalui keputusan DPRD Kabupaten Bandung.
Keputusan DPRD Kabupaten Bandung, katanya, baru boleh diambil melalui kepemimpinan DPRD Kabupaten Bandung definitif. Tak ada kewenangan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bandung.
Ia mendorong percepatan pembentukan pimpinan definitif, sebagai langkah awal pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya. Memasuki minggu ke dua pasca pengucapan sumpah dan janji 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung, Yosep berharap, target pembentukan alat kelengkapan dewan selesai.
Ia pun berharap, pada hari Jumat dan paling lambat Senin (9/9/2019), empat partai politik peraih kursi terbanyak sudah mengusulkan calon pimpinan DPRD Kabupaten Bandung definitif masuk ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
"Jika Senin masuk, pada Selasa (10/9/2019), kita rencanakan menggelar rapat paripurna untuk penyampaian pimpinan DPRD Kabupaten Bandung definitif," katanya.
Selanjutnya, kata Yosep, untuk pembentukan dan peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Bandung definitif yang diajukan ke gubernur Jabar melalui Bupati Bandung untuk ditetapkan surat keputusan (SK) peresmiannya.
"Sambil menunggu peresmian dari gubernur Jabar, sejumlah pihak dapat melakukan lobi politik untuk penyusunan alat kelengkapan dewan," katanya.* deddy
