SOREANG, (WN.net) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Senin (16/9), menggelar rapat tentang Rancangan Tata Tertib Dewan. Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Soreang itu dipimpin Ketua Sementara, H. Yanto Setianto, dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota dewan.
Menurut Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, tata tertib (Tatib) DPRD sebagai pegangan bagi seluruh anggota dewan.
"Rapat tadi dilakukan agar materi dalam tatib wajib diketahui dan dipahami seluruh anggota DPRD,, untuk aturan sendirilah," kata Yanto Setianto, usai memimpin rapat.
Dalam rapat tersebut, tutur Yanto, dilakukan penjaringan, masukan dari seluruh anggota yang hadir agar materi dalam tatib lebih sempurna dari tatib sebelumnya.
"Terutama soal muatan lokal, karena tatib ini akan mengatur ke-55 anggota DPRD. Tatib DPRD itu bersifat ke dalam, tidak berlaku ke luar,” kata Yanto.
Masukan-masukan yang disampailan anggota dewan, ucap Yanto, nanti akan dituangkan dalam rancangan tatib.
Setelah rancangan selesai, selanjutnya secara resmi fraksi yang ada di DPRD akan dimintai juga masukan, barang kali belum diajukan semua. Selesai dari fraksi, baru dibuat rancangan oleh badan perundang-undangan dan setelah ketua definitif dilantik, kemudian dibentuk pansus tatib.
“Jadi pegangan awal pansus tatib itu rancangan tatib yang dibuat oleh anggota dewan. Jadi ada pegangan dalam langkah kerjanya, tidak asal ngageuleuyeung” ujarnya.
Muatan lokal dalàm tatib, tutur Yanto, di antaranya mengajukan memperbanyak kegiatan di daerah untuk anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya serta bagaimana tatacara pemilihan pimpinan di tingkat komisi.
"Termasuk juga tadi ada masukan mengenai perda yang dibuat dewan, seluruh dewan wajib menyosialisasikan perda yang sudah ditertibkan kepada masyarakat, mulai Dapil satu sampai tujuh, agar dewan maupun masyarakat memahami. Ari memahami mah pelanggaran juga akan berkurang, seperti Perda tentang Bangunan Liar, PKL, Retribusi Parkir, dan lain sebagainya," papar Yanto.
Yanto mengatakan, selama belum ada pimpinan definitif, dewan tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat kebijakan, seperti penggunaan anggaran, termasuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).
"Kecuali kegiatan seperti rapat untuk rancangan tata tertib ini boleh, atau monitoring ke daerah boleh asal menggunakan anggaran atau bensin sendiri," imbuhnya.* Deddy
