SUBANG, (WN.net) -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, selain melalui penguatan program Keluarga Berencana (KB), perlu digencarkan dengan membangun kesadaran masyarakat agar hidup sehat. Hal ini penting dalam rangka menyambut hadirnya bonus demografi tahun 2020-2035.
Oleh sebab itu, sambung Deddy, pembangunan kesehatan yang lebih diorientasikan pada aspek preventif dan promotif tanpa mengesampingkan aspek kuratif-rehabilitatif, dengan sasaran perubahan perilaku atau gaya hidup setiap individu yang diwujudkan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini perlu didukung bersama untuk mengurangi jumlah kasus penyakit tidak menular yang trend-nya terus meningkat sejak lima tahun terakhir. Ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi penguatan produktivitas serta daya saing bangsa.
Provinsi Jawa Barat sendiri telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sebagai sembilan provinsi prioritas Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang mengacu pada 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu keluarga mengikuti program KB; Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga menggunakan jamban sehat.
"Melalui Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tahun 2016, diharapkan terbangun partisipasi aktif dari seluruh kader PKK bersama para Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga), untuk membangun Gerakan Hidup Sehat di setiap individu, keluarga, dan masyarakat, termasuk untuk memberikan motivasi, mendidik, dan mengadvokasi keluarga-keluarga rentan dalam menangkal penyalahgunaan narkotika, penularan HIV-AIDS, human trafficking, serta untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga," ungkap Deddy pada acara Penutupan Bakti TNI KB Kes Terpadu Kodam III/ Siliwangi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes, di Halaman Pemda Kabupaten Subang, Selasa (6/12).
"Hal ini sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Jawa Barat, yang diharapkan bermuara pada terwujudnya tatanan kekuarga yang tangguh dan berkualitas," tambahnya.
Lanjut Deddy, pada dasarnya penduduk merupakan modal dasar sekaligus faktor dominan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pengendalian jumlah dan peningkatan kualitas penduduk pun harus menjadi titik sentral dalam konsep pembangunan berkelanjutan.
Wagub Jabar mengatakan, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas tersebut, dibutuhkan upaya sinergis dan berkesinambungan yang difokuskan pada beberapa sasaran utama, yaitu pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta penyiapan dan pengaturan perkawinan dan kehamilan.
"Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung sinergitas yang telah terjalin selama ini antara BKKBN, TNI, Pemerintah Daerah, dan PKK, dalam rangka membumikan dan merevitalisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBK) di Jawa Barat," imbuh Deddy.
Untuk diketahui, pada tahun ini pun Jabar telah dicanangkan program strategis nasional oleh Presiden Joko Widodo, yaitu "Kampung KB" sebagai salah satu cara membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia, sejalan dengan semangat Nawa Cita. * wnn
