SOREANG, (WN.net) -- Bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung tahun ini tidak memenuhi target, salah satunya karena PMI kehilangan kontribusi sumbangan cukup besar dari institusi sekolah, khususnya setelah Sekolah Menengah Atas (SMA) ditarik ke provinsi.
"Target bulan dana PMI ini tidak terkejar tahun ini karena beberapa hal, termasuk SMA yang tahun kemarin ditarik ke provinsi, ini salah satunya, biasanya saat SMA masih dikelola kabupaten target Rp1,5 miliar selalu terkejar," kata Ketua PMI Kabupaten Bandung, dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid., di sela-sela acara Musyawarah Kerja Kabupaten PMI Kabupaten Bandung tahun 2019 dan penutupan Bulan Dana PMI Kabupaten Bandung, di Panyaungan, Jalan Banjaran, Kabupaten Bandung, Selasa (30/4-2019).
Untuk meningkatkan target bulan dana PMI pasca ditariknya SMA, kata Achmad Kustijadi, pihak PMI Kabuoaten Bandung mencari solusi diantaranya melalui peran serta CSR dari perusahaan atau peran serta sektor-sektor lain.
"Namanya juga PMI, sukarela. Pengurusnya juga tidak digaji, artinya kesukarelaan masyarakat untuk memberikan bantuan tapi disertai profesionalitas kita, bagaimana meyakinkan, bagaimana masyarakat percaya untuk mau menyumbang dan anggarannya betul-betul digunakan untuk kemanusian," ujar dia.
Mengenai prioritas bantuan, tuturnya, sebesar 60 persen disalurkan bagi kebencanaan, dari mulai persiapan bencana maupun pasca bencana, di samping untuk penguatan-penguatan institusi, pelatihan-pelatihan, penguatan SIBAT (siaga bencana berbasis masyarakat untuk memperluas).
Dijelaskan, penyaluran dana PMI sebesar 60 persen itu untuk kebencanaan, karena bencana tidak hanya bencana, tapi persiapan mitigasinya, pada saat bencana, pada pasca bencana, bagaimana penguatan traumahiling, dengan tetap bekerjasama dan kordinasi dengan pemda, yaitu melalui BPBD dan melalui dinas kesehatan.
"Sifatnya kita mah tidak dikasih anggaran khusus, cari sendiri, artinya men-support. Selain untuk kebencanaan, ada pula PSD, KSR atau korps sukarela, pelatihan bencana, pelayanan kesehatan termasuk ambulan," paparnya.
Mengenai peran serta CSR, tuturnya, selama ini cukup baik. Bahkan tahun lalu pernah membangun kantor PMI dari CAR.
"Sekarang kita sedang merancang bagaimana CSR bisa dilibatkan. Namun untuk CSR itu harus ada keputusan bupati, mudah-mudahan dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kebencanaan, di situ ada tanggungjawab pemda untuk men-support, termasuk memfasilitasi agar anggaran bisa masuk ke PMI," imbuhnya.
Bulan bakti PMI ini ditutup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, H. Marlan, hadir pula Sekretatis PMI Provinsi.
Dalam kesempatan itu, Marlan antara lain mengatakan eksistensi PMI terdapat dua unsur utama, yaitu fungsi internal dan eksternal, berupa kontribusi dan pengabdian kepada masyarakat. PMI mempunyai program yang jelas, terarah, dan kontributif.
Marlan berharap, penyaluran bulan dana PMI lebih diarahkan pada korban dampak bencana, karenaKabupaten Bandung tercatat rawan bencana, baik bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan.* deddyra
