BANDUNG, (WN.net) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat saat ini sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Raperda tersebut diketahui telah disusun sejak tahun 2013, hingga akhirnya disahkan oleh Kemendagri yang akan disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna pada 5 Februari 2018. Hal ini dikatakan Ketua Pansus V, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M. Sc.
Menurut Abdul Hadi, kebijakan tentang kesehatan jiwa sudah lama mangkrak di tingkat kementerian, sehingga hal ini merupakan angin segar bagi peraturan tentang kesehatan jiwa di wilayah Jawa Barat.
“Secara umum, pokok pikiran Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa disahkan dan tidak ada pengurangan bab/pasal, tetapi adanya pemindahan dan penambahan bab saja seperti bab pendanaan,” ujar Abdul Hadi, dalam rapat kerja penyelarasan dari Kemendagri tentang penyelenggaran Kesehatan Jiwa, di DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (22/1).
Dengan adanya peraturan ini, lanjut politisi dari PKS itu, diharapkan pembahasan tersebut akan lebih meningkatkan fasilitas dan tunjangan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Pasalnya, di Jabar sendiri tingkat kesehatan jiwa masih sangat rendah. Karena itu, pansus sangat mendukung dengan diperkuatnya kebijakan ini untuk diimplementasikan kepada masyarakat di Jabar.
“Dukungan kebijakan tentang kesehatan jiwa ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Jabar,” katanya.
Sementara itu, Direktur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dr. Rr. Endang Noersita D., MPH., mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Pansus V untuk membahas tentang Kesehatan Jiwa, mengingat kebijakan itu sangat penting bagi kesehatan masyarakat Jabar, sehingga kerja keras dari Pansus V akan berdampak besar terhadap kebijakan di bidang kesehatan di Jabar.
“Kami sangat berterima kasih terhadap segala upaya dan kerja keras dari Pansus V ini,” tegasnya.* kf
