BANDUNG, (WN.net) -- Tim peneliti HIV/AIDS Priority Setting Involving Stakeholders using Multiple Criteria (Prisma), yang merupakan gabungan dari sejumlah peneliti Universitas Padjadjaran dan Radboud University Belanda, serta praktisi dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, melakukan audiensi dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, 13 April 2017. Kepada Ridwan Kamil, tim Prisma menyampaikan Rekomendasi Intervensi Prioritas HIV/AIDS untuk Kota Bandung 2018.
Walikota Bandung memberikan instruksi berdasarkan rekomendasi tim Prisma.
Audiensi ini turut dihadiri oleh para pejabat struktural perangkat daerah Kota Bandung, antara lain Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Nina Manarosana Rachman, M.Kes.; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes.; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung, Tatang Muhtar; serta perwakilan dari WHO Indonesia, dr. Bagus Rahmat Prabowo. Audiensi ini dipandu oleh Asisten Pemerintah dan Kesra, Dra. Kamalia Purbani, MSP.
Rekomendasi yang diberikan, di antaranya meliputi peringkat urutan prioritas intervensi penanggulangan HIV/AIDS yang memiliki daya ungkit dalam menurunkan epidemi, menurunkan stigma, meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta terbukti cost-effective. Peringkat prioritas ini dihasilkan melalui proses skoring oleh 45 perwakilan stakeholders penanggulangan HIV/AIDS dari perangkat daerah, layanan kesehatan, LSM dan komunitas. Sebelum dilakukan skoring, panel ahli yang terdiri atas 20 praktisi dan akademisi memberikan pertimbangannya berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman mereka dalam menggeluti bidang HIV/AIDS selama sekitar 10 tahun. Tim Prisma juga membuat rekomendasi terkait unit pelaksana setiap intervensi prioritas berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah yang baru. Berdasarkan strategi UNAIDS 2016-2021, dan Sustainable Development Goals (SDGs), tim merekomendasikan peta pelaksana multi-sektor penanganan HIV/AIDS yang tersebar pada 12 perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil memberikan instruksi kepada timnya untuk merumuskan Peraturan Walikota yang di dalamnya mengatur pembiayaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sesuai rekomendasi yang sudah diberikan. Selain itu, dilakukan juga pengaturan distribusi peran dan tugas setiap perangkat daerah yang direkomendasikan untuk segera dirapatkan dengan dinas-dinas secara rutin mengingat saat ini sedang dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja. Monitoring akan dilakukan secara rutin dan evaluasi capaiannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
Tim Prisma sendiri dibentuk untuk melakukan proses penentuan prioritas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS agar menjadi lebih efisien dan berdaya ungkit. Prisma melakukan itu dengan menggunakan metode Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) yang telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Thailand, Nepal dan Ghana. Metode ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat sesuai dengan bukti ilmiah & data yang ada, pendapat ahli, dan memastikan konsensus di kalangan pemangku kepentingan. Tim Prisma mendorong perencanaan yang berbasis bukti, partisipatif dan akuntabel.
Tim ini terdiri dari sejumlah staf dan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dan Pusat Studi Sistem Kesehatan Fakultas Kedokteran Unpad. Selain itu, tim juga beranggotakan peneliti dari Radboud University, praktisi di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung, dan LSM Rumah Cemara. * wnn
