SOREANG, (WN.net) -- Relokasi bangunan SMPN1 Banjaran, Kabupaten Bandung, sudah hampir tiga tahun belum juga terwujud. Bangunan SMPN 1 Banjaran yang berlokasi di Jalan Pajagalan, yang akan direlokasi ke tempat baru itu masih terganjal akses jalan.
Kaitan itu, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bandung melakukan audensi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, di ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan, di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (6/2-2019).
Kahadiran LSM GMBI yang hanya diwakili lima orang pengurus itu mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polres Bandung beserta Satpol PP setempat.
"Intinya, kita ada kesamaan sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan undang-undangan. Kita sepakat bahwa kita mencari solusi untuk relokasi SMPN 1 ini, karena persoalannya lahan baru ini terkendala di akses jalan," kata Sekretaris GMBI, Deny, usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, H. Juhana.
Deny mengatakan, GMBI sangat peduli pada pendidikan, khususnya persoalan SMPN 1 Banjaran.
"Makanya kita sepakat untuk mencari solusi terhadap akses agar relokasi itu terlaksana secepatnya," ujar dia.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Juhana, antara lain menyatakan pengadaan lahan untuk relokasi ke tempat baru di Desa Kamasan itu sudah melalui analisis pihak Dinas Pendidikan.
"Saya tegaskan, pembelian tanah itu menurut analasis kami menunjukkan solusi terbaik dari sekian solusi, dari sekian risiko," kata Juhana.
Bila tidak jadi transaksi, tutur Juhana, maka akan semakin jauh relokasi itu terlaksana, karena tanahnya tidak ada.
"Sekarang tanahnya sudah ada, tinggal ngakalin akses jalan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, selama kita berpikir dan bergerak, hanya memang kecepatan bepikir dan bergerak dipengaruhi beberapa faktor," timpalnya
"Itu kepedulian dari GMBI terkait rencana relokasi SMPN1. Alhamdulillah tanahnya sudah ada, tapi relokasi belum terwujud karena aksesnya belum bagus. Kita akan bersama-sama GMBI mencari solusi terbaik)," kata Juhana.
Relokasi bangunan SMPN 1 ini belum juga terwujud, karena lahan baru tidak ada akses jalan, terhalang oleh bangunan dan lahan milik masyarakat.
"Untuk masuk ke wilayah lokasi baru belum ada, kita upayakan agar memiliki akses yang bagus sehingga relokasi bisa terwujud secara cepat," kata Juhana.
Akibatnya, tutur Juhana, proses relokasi menjadi terhambat.
"Karena itu, mohon doa restu semua pihak agar relokasi SMP1 Banjaran bisa segera dilakukan. Eksisting SMPN 1 ini tanahnya milik carik desa seluas 2.400 m2. Jadi relokasi ini sebaiknya segera dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan belajar para siswa, khususnya SMPN 1 Banjaran," harap Juhana.* deddyra
