SOREANG, (WN.net) -- Penyaluran beras miskin (Raskin) atau beras prasejahtera (Rastra) bagi sejumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bandung, tahun ini terpaksa ditunda pihak Divre Bulog. Distribusi raskin/rastra terpaksa ditunda, menyusul sejumlah desa tersebut masih menyisakan tunggakan, yang mencapai Rp 70.948.000,~. Hal itu disampaikan Kasubdit Divre Bulog, Nandang Sunarya, usai sosialisasi dan peluncuran program Raskin/Rastra 2016, di Gedung Moh. Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (3/2).
"Adanya tunggakan ini jelas merugikan masyarakat kurang mampu," jelas Nandang.
Disinyalir, uang pembayaran Raskin/Rastra tersebut menurut salah seorang stafnya, dipinjam dulu oleh kepala desanya.
"Semestinya kepala desa cepat melunasi atau membayar pinjaman itu agar pendistribusian beras raskin/rastra bisa kembali dikirim," tegas Nandang.
Sejumlah desa yang masih menunggak pembayarannya, yaitu Desa Banjaran Wetan sebesar Rp. 21.984.000,~ Desa Majakerta Rp. 5.240.000,~, Kelurahan Baleendah Rp. 25.795.000,~, Desa Cangkuang Kulon Rp. 2.250.000,~, dan Bojongkunci Rp. 9.400.000,~.
"Akibat dari tunggakkan tersebut, pengiriman jadi terhambat. Sementara yang disalahkan oleh masyarakat pasti pihak Bulog," kata dia.
Pj. Bupati Bandung, H. Pery Soeparman, mengharapkan para camat bisa berperan aktif dalam pembayaran uang raskin/rastra. Seperti Kecamatan Pangalengan, selama 3 tahun berturut~turut tidak pernah terjadi tunggakan.
"Saya harapkan para camat bisa mengikuti jejak Pangalengan," kata Pery.
Harga beras raskin/rastra tahun ini adalah Rp 1.000/kg dari harga sebelumnya Rp 1.600/kg. Itu bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin, sebab yang Rp 600 itu sudah ditanggulangi pemerintah. Dengan demikian, harga beras raskin/rastra tidak memberatkan lagi masyarakat miskin.
Pery juga membahas bantuan-bantuan yang akan diterima pada tahun 2016 sangat besar, yaitu dari besaran Rp 1 miliar hingga mencapai 4 miliar rupiah. Ini bergantung pada kebutuhan wilayah masing~masing. Besarnya bantuan itu diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kinerjanya dengan memprioritaskan pelayanan optimal kepada masyarakat. * deddy
