Wibawa News


  • 14 Maret 2016 | 19:52 WIB
  • 00481 Kali Dilihat

Masyarakat Karang Pamulang Pelabuhan Ratu Tolak Pembangunan PLPR

 Masyarakat Karang Pamulang Pelabuhan Ratu Tolak Pembangunan PLPR
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, saat menerima aspirasi dari Forum Peduli Karang Pamulang Pelabuhan Ratu (FPKP2).

BANDUNG (WN.net) -- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, saat menerima aspirasi dari  Forum Peduli Karang Pamulang Pelabuhan Ratu (FPKP2)  yang menolak pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR), Senin (14/3), menghimbau agar masyarakat bisa mengambil manfaat dari pembangunan pelabuhan tersebut.

“Ada anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur yang perlu kita tangkap, substansinya ini yang tidak boleh kita tolak,”  kata anggota Komisi IV DPRD Jabar, Waras Wasisto, ketika menerima aspirasi tersebut.

Hal sama dikatakan Yod Mintaraga, yang mengatakan Sukabumi memiliki potensi wisata yang besar namun terkendala infrastruktur,  termasuk pelabuhan. Karenanya terkait pembangunan PLPR yang akan dibangun di Karang Pamulang semuanya bisa dibicarakan kembali.

“Ini kan ada adendum, masih dalam proses. Jadi mari kita duduk bersama untuk kepentingan bersama pula. Lagipula pelabuhan ini untuk kepentingan wisata yang tentunya dalam pembangunan akan memperhatikan kelestarian dan keindahan lingkungan pantai,” kata Yod.

FPKP2 menyampaikan aspirasi keberatannya terkait penetapan lokasi pembangunan PLPR di Pantai Karang Pamulang Pelabuhan Ratu yang dinilai memiliki peran historis, social, dan wisata unggulan karena dianggap ada ketidaksesuaian antara PP No. 61 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan dengan Perda RTRW Jabar dan Perda RTRW Kab. Sukabumi.

FPKP2 juga mengungkapkan adanya kesalahan administrasi, yaitu terdapat dua surat keputusan Kemenhub dengan nomor yang sama, pada hari yang sama, namun tentang dua hal berbeda.

“Dokumen amdalnya pun tidak lengkap karena tidak memuat kajian ekonomi dan kajian sosial seperti yang dikatakan Ketua PPSDAL Unpad,” katanya.

Dedi Supriadi dari Dishub Provinsi Jabar  mengemukakan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan tersebut karena melihat potensi wisata di Pelabuhan Ratu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, ada persetujuan hingga dibuat MoU-nya. Sesuai  studi kelayakan tahun 2011 terpilih 3 lokasi di Jabar Selatan, yaitu Bojong Salawe, Pakenjeng dan, Pelabuhan Ratu.

Dilanjutkan Dedi, pada 2012 dibuat master plan pelabuhan laut Selatan Jabar serta sudah dilakukan sosialisasi sejak 2011, kemudian desain enginering detail (DED) pada 2012, itu pun setelah berkoordinasi dengan pemkab dan masyarakat yang mengajukan usulan di Karang Pamulang.

Agus Hanafiah dari Disbudpar Provinsi Jabar, mengungkapkan pembangunan pelabuhan tersebut tidak terlepas dari keinginan Pemprov Jabar untuk mengembangkan potensi wisata di Sukabumi termasuk kawasan Geopark Ciletuh.

“Pembangunan pelabuhan pengumpan inilah yang akan jadi entry point kawasan Geopark Ciletuh ini,” katanya.

Komisi IV sebagaimana disimpulkan Ketua Komisi, Ali Hasan, dalam waktu dekat ini akan melakukan peninjauan lapangan termasuk untuk melihat alternatif yang ditawarkan  masyarakat Karang Pamulang sebagai pelabuhan pengumpan, yaitu di Pantai Loji, Kecamatan Simpenan Pelabuhan Ratu. * ajat dw

 

Berita Lainnya

  • Ekonomi
    11 Mei 2019 | 11:26 WIB

    Wabup Minta Izin Bagi Investor Jangan Dipersulit

    SOREANG, (WN.net) -- Wakil Bupati (Wabup) Bandung, H. Gun Gun Gunawan, mengimbau para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan potensi daerah setempat. Hal itu disampaikan Gun Gun ...

  • Ekonomi
    11 April 2019 | 09:00 WIB

    Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Wisata Halal

    SOREANG, (WN.net) -- Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan ...

  • Ekonomi
    01 Maret 2019 | 13:23 WIB

    Agus Makmur: PTSL Tidak Ada Unsur Politis

    SOREANG, (WN.net) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, H. Agus Makmur Santosa. S.Kom., MM., memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada unsur politis. Namun tidak menutupkemungkinan di ...

  • Ekonomi
    20 Februari 2019 | 09:08 WIB

    Bisnis Online di Kabupaten Bandung Cukup Marak

    SOREANG, (WN.net) - Bisnis melalui media online di Kabupaten Bandung saat ini terhitung cukup marak, baik berupa penjualan barang dan jasa atau kuliner, terutama usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diakui ...

  • Ekonomi
    18 Februari 2019 | 14:47 WIB

    Harinya Cicilan Nasional, Adira Merdekakan Konsumen dari Utang

    BANDUNG, (WN.net) -- Salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, Adira Finance, kembali menggelar program menguntungkan bagi konsumennya bertajuk Harinya Cicilan Lunas (Harcilnas). “Konsumen kami anggap sebagai mitra. Lewat Harcilnas, kami ...

  • @ 2016 wibawanwes.net

Portal Berita wibawnews.net