BANDUNG, (WN.net) – Hampir setiap provinsi di Indonesia saat ini memiliki Bank Pembangunan Daerah atau BPD, termasuk Bank Jabar-Banten (BJB) yang merupakan BPD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, sebagai bank yang memiliki pangsa pasar di setiap daerah, BPD harus terus berkembang dan turut serta dalam dinamika perekonomian di setiap daerah.
Dalam acara Sosialisasi Program Transformasi BPD di The Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, Senin (29/8), Bank BJB sebagai BPD di Jabar diminta untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk memiliki keberpihakan kepada dunia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), dalam sambutannya di acara sosialisasi tersebut.
“Kita ingin BJB ini meningkatkan keberpihakan pada perekonomian daerah kita. Sebelum bank ini menjadi bank nasional dan merambah ke berbagai daerah di Indonesia, amanat dari BI (Bank Indonesia) dahulu –kalau sekarang dilanjutkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)-- bahwa bank daerah harus menjadi regional champion di daerahnya masing-masing,” kata Aher.
Kata Aher, BJB bisa menjadi trigger perekonominan nasional dengan mengacu tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga pada pemerataan pembangunan dan ekonomi. Salah satu hal yang Aher kemukakan pada kesempatan ini, yakni keberpihakan BJB terhadap dunia KUMKM.
“Ada sebuah pertumbuhan, tetapi tidak ada pemerataan. Itu yang kita tidak tidak harapkan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi kita merata. Oleh karena itulah, salah satu cara kita ingin menumbuhkan pertumbuhan perekonomian supaya lebih merata adalah keberpikkan kepada ekonomi kecil, KUMKM,” harap Aher.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Aher menambahkan bahwa dunia perbankan – khususnya perbankan daerah-- harus memiliki program untuk pengembangan usaha untuk masyarakat. Untuk itu, Bank BJB sebagai salah satu BPD, harus memperkuat diri dari berbagai sisi, baik sistem, manajemen, hingga SDM.
“Oleh karena itu, divisi atau direksi yang menangani urusan terkait dengan usaha kecil dan menengah harus kokok dan kuat; kokoh struktur perbankannya, kokok SDM-nya, dan kokoh sistemnya,” pungkasnya. * ajat dw
