SUMEDANG, (WN.net) -- Wakil Rektor II UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., membuka secara resmi Sosialisasi & Pendampingan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), Perencanaan dan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG) bidang Pendidikan Islam dengan menghadirkan narasumber: Prof.Siti Aisyah, MA. Ph.D, (Guru Besar UIN Alauddin Makassar) Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (Guru Besar Universitas Sebelas Maret), Farhatin Ladia, S.Sos, M.Si, (Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dirjen Pendis Kemenag RI), Dr. Dedah Jubaedah, M.Si (Kepala SPI) yang digelar di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang, Kamis (6/10).
Wakil Rektor II mengapresiasi kegiatan ini sebagai komitmen UIN SGD Bandung dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan.
"Untuk itu, kita harus hormat kepada kaum hawa, khususnya ibu karena tidak ada alasan lagi untuk menyia-nyiakan terhadap perempuan," tegasnya.
Diakuinya, kaum laki-laki masih beranggapan perempuan itu erat kaitanya dengan harta, tahta dan wanita.
"Dari anggapan ini melahirkan empat persoalan yang dihadapi perempuan; pertama, persoalan distriminasi dan biasa gender; kedua, kesenjangan peluang dalam berpartisipasi politik; ketiga, kualitas peremuan; keempat, pemanfaatan hasil produk peremuan," paparnya.
Wakil Rektor II berharap komitmen kampus dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan ini harus menjadi ruang bersama dalam rangka memberikan kesempatan bagi kaum hawa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jati diri perempuan, sehingga segala persoalan terhadap kaum hawa tadi dapat diatasi.
Menurut Ketua Pelaksana, Drs. Dr. H. Akhmad Lutfi, M.M., acara sosialisasi dan pendampingan penyusunan ini dilaksanakan pada 6-7 Oktober 2017 yang diikuti oleh 36 peserta. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, bahwa pengarusutamaan gender (PUG) ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diterapkan di seluruh program/kegiatan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Di samping itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurus utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunaan Nasional telah mengamanatkan kepada semua Kementerian/Lembaga Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan PUG saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan.
"Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), Perencanaan dan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG) bidang pendidikan Islam di UIN SGD Bandung, maka diwujudkan mellaui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan ARG dan PPRG," jelasnya.
Dengan adanya kegiatan ini Ketua Pelaksana berharap tujuan diadakan Sosialisasi dan Pendampingan ini adalah salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada para perencana kebijakan/program/kegiatan unit-unit di lingkungan UIN SGD Bandung untuk dapat menyusun dokumen perencanaan yang responsif gender.
Farhatin Ladia S.Sos, M.Si menerangkan bahwa penerapan PUG ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam bidang pendidikan Islam dengan cara mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan yang disusun.
“Manfaat Penyelenggaraan PUG ini adalah untuk mengurangi kesenjangan serta untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, isu gender dalam peningkatan kualitas pendidikan meliputi berbagai topik yang berkaitan dengan kondisi, peran, posisi, tanggung jawab, pengalaman perempuan dan laki-laki, relasi di antara keduanya baik dalam kehidupan domestik maupun publik.
Untuk itu, isu gender dapat terjadi di semua bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, kesehatan, keluarga, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. “Karena itu, perspektif gender merupakan cross cutting issues,” sebutnya.
Dengan demikian, isu gender sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan, karena itu mengintegrasikan gender dalam berbagai bidang pembangunan menjadi suatu keharusan, apalagi di bidang pendidikan.
“Pengabaian isu gender dapat menjadi sebab kegagalan sebuah pembangunan, sebaliknya mengintegrasikan gender dalam pembangunan akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang demokratis, setara dan berkeadilan. ARG tidaklah fokus pada penyediaan ARG tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki,” pungkasnya. * wnn
