SOREANG, (WN.net) -- Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, belakangan getol melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke setiap dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini karena bupati khawatir anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang memasuki akhir tahun 2017, tidak terserap, seperti terjadi tahun sebelumnya.

"Hari ini saya berkesempatan di dua dinas. Intinya, saya mengevaluasi daya serap anggaran di murni (APBD murni, Red.), ternyata daya serap ini khawatir semua uang dicairkan di BKD (Badang Keuangan Daerah) itu di ujung (ujung tahun). Kasihan BKD, berat kalau semua uangnya digantung," kata Dadang Naser, yang didampingi Kepala Diperkimtan Kabupaten Bandung, Ir. Erwin Rinaldi, usai sidak di Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (8/10).

Sebelum ke Disperkimtan, bupati juga mengaku melakukan evaluasi ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kompleks Pemkab Bandung.

Menutut Dadang Naser, hasil evaluasi di dua dinas tersebut, anggaran di Diperkimtan sudah terserap di atas 60 persen. Sedangkan di Diisnaker sudah terserap 55 persen, termasuk di Dinas PU. Artinya program disejumlah dinas sudah berjalan.

"Tinggal pencairan yang saat ini dokumennya sedang diurus. Saya juga melihat program mana yang rawan, hasil evaluasi alhamdulillah di dua dinas itu ternasuk Dinas PU, relatif sudah bagus," kata Dadang.

Saat ini, tutur Dadang, Kabupaten Bandung sudah masuk APBD perubahan yang saat ini sudah ketok palu.

Dadang berharap, anggaran perubahan 2017 bisa berjalan sesuai rencana dan akurat.

"Saya juga mempertanyakan anggaran perubahan akurasinya yang mana, progresnya seperti apa, dari tiga dinas saya lihat progresnya sudah bagus," papar Dadang.

Dalam perubahan APBD tahun 2017 tercatat, pendapatan daerah Kabupaten Bandung naik Rp160,161 miliar, dari Rp4,536 triliun menjadi Rp4,696 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp810,245 miliar naik dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp762,256 miliar. Dana perimbangan turun dari Rp3,142 triliun menjadi Rp3,117 triliun, lain-lain pendapatan yang sah naik dari Rp631,596 miliar menjadi Rp769,044 miliar.

Belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp281,649 miliar, yaitu dari Rp4,857 triliun, dalam perubahan menjadi Rp5,139 triliun. Untuk belanja tidak langsung Rp2,965 triliun (terbesar untuk belanja pegawai Rp2,309 trilun). Belanja langsung naik dari Rp1,861 triliun menjadi Rp2,173 trilun.

Kepala Disperkimtan (Dinas Pertanahan Permukiman dan Pertamanan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan  di dinas teknis antara penyerapan anggaran dan progres fisik tidak imbang karena ada pihak ke tiga.

"Tapi progres kita sudah diatas 60 persen. Prioritas kita pada perubahan anggran konteksnya lebih ke Raksa Desa, perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni), penyediaan air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau atau taman dan program seribu kampung," beber Erwin.* drd