SOREANG, (WN.net) -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, berharap Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar tataruang pertanian perlu ditata secara lebih spesifik.
"Legislatif meminta agar tataruang dimasukkan (dalam draft anggaran perubahan 2018, Red.)," ujar Yayat, usai Rapat Anggaran untuk RAPBD Perubahan tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Lantai Dua Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (6/9).
Perihal tataruang pertanian itu mengemuka saat rapat pembahasan draft RAPBD Perubahan, antara DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, beserta jajaran eksekutif lainnya.
Yayat menegaskan, tataruang pertanian di Kabupaten Bandung sebetulnya sudah ada dan sudah dilaksanakan, hanya pelaksanaan di Kabupaten Bandung belum gamblang.
"Artinya, sudah dilaksanakan , tetapi kita masih bertahap, bukan berarti tidak dilaksanakan. Salah satu buktinya Dinas Pertanian mendapat penghargaan surplus pangan. Hanya pantauan hukumnya belum sampai ke sana. Ranahnya ini ada di Bappeda dan Dinas Pertanian,” papar Yayat.
Yayat mengatakan, dewan harus mendukung dan mendorong penataan tataruang pertanian. Ini karena secara logika Kabupaten Bandung merupakan daerah agraris. Oleh karena itu, jangan sampai hasil pertanian atau pangan Kabupaten Bandung berkurang.
"Kalau berkurang apa kita harus meminta ke daerah lain, sementara kita sudah surplus? Maka ini harus dipertahankan," katanya.
Tataruang pertanian yang sudah ada itu, tutur Yayat, tinggal penataan lebih spesifik berdasarkan norma-normanya, karena masih ada pergeseran. Misalnya lahan pertanian yang berubah, seperti menjadi kawasan industri dan lainnya. Jadi harus ada pengetatan tempat-tempat atau wilayah-wilayah pertanian yang tidak boleh diganggu.
Terkait agenda rapat badan anggaran, dijelaskan Yayat, rapat membicarakan cantolan-cantolan untuk pelaksanaan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) nanti. Membahas mengenai kurva APBD perubahan tahun 2018.
"Ini bisa dilaksanakan dan masuk dalam PPAS yang harus didahului dengan penetapan kurva atau kebijakan, atau dasar hukumnya apa. Kita buatkan dulu draft dasar hukum. Pembuatan dasar hukum sudah ada, samacam permen, perpres, pergub, perbup, tinggal kita cantolkan di situ. Kalau sudah ada cantolan, berarti sudah ada dasar hukum. Dasar hukum yang baru juga ada untuk menambahkan, seperti PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan kita masukan ke situ," jelasnya.
Kalau bicara prioritas khusus, tutur Yayat, ada usulan dari OPD atau eksekutif, tetapi harus ada koreksi dulu.
"Kami pihak legislatif menyikapinya apa masuk atau tidak. Kalau masuk di murni, enggak usah masuk diperubahan, kita mengkiritisinya, kemudian kita bahas sama-sama," tutur Yayat.* deddyra
