SOREANG, (WN.net) -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Bandung melakukan aksi demo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung. Mereka menuntut berbagai hal yang berkembang akhir-akhir ini. Terutama permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung.
Puluhan mahasiswa yang sedianya akan melakukan aksi sekitar pukul 10.00 WIB, ternyata baru tiba di sekitar Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung sekitar pukul 13.00. Mereka sambil berorasi, berkonsentrasi di tengah jalan perempatan antar Jalan Lingkaran Al Fath dan Jalan Soreang atau tidak jauh dari pintu masuk Gedung DPRD Kabupaten Bandung.
Aksi damai mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian Polres Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung yang berjaga di seputar Gedung DPRD sejak pagi.
Mereka bergerak menuju gedung DPRD yang berada di dalam kompleks. Sesampainya di pintu masuk gedung dewan, mereka berkumpul untuk melakukan orasi.
Beberapa saat kemudian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Hidayat, SE. MM., menemui mereka yang sebelumnya menolak untuk berdialog di dalam gedung dewan. Namun alhirnya mereka berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) lantai dua. Mereka hanya diterima wakil ketua, karena anggota dewan lainnya sedang melakukan rapat komisi di Savoy Homan, Kota Bandung.
Ketua Umun HMI Kabupaten Bandung, Asep Taufiqurohman, mengatakan ada sejumlah tuntutan yang menjadi sikap HMI dalam aksi kali ini. Antara lain, masalah limbah industri yang mencemari Sungai Citarum akibat pembangunan industri di sepanjang aliran sungai.
Menurut Asep, ada sekitat 90 persen industri tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Mengakibatkan 340 ton limbah cair mengalir di Sungai Citarum setiap harinya.
"Masalah ini masih sulit terjangkau oleh penegak hukum, karena itu kami menuntut penegakan tegas dengan pencabutan izin, penertiban industri yang tidak punya IPAL oleh Pemkab Bandung," papar Asep.
Maslah lain, tutur dia, dalam satu tahun terakhir banyaknya kasus penggusuran di mana-mana. Seperti Taman Sari, Kulon Progo, Kendeng, dan lainnya, itu tidak terlepas dari tidak adanya keberpihakan pemerintah. Dalam berbagai persoalan sipil, militer selalu masuk ikut campur, padahal fungsi pokok militer menjaga pertahanan nasional. Karena itu, HMI menuntut dikembalikan kepada fungsi pokoknya sesuai Undang-undang TNI.
"Begitu juga pada proyek Citarum Harum. Kenapa militer masuk pada sendi-sendi sipil, untuk itu kami menuntut persoalan Citarum diurus rakyat dan dinas terkait," katanya.
Mahasiswa juga menuntut penindakan tegas terhadap oknum aparat yang bertindak represif terhadap aktivis mahasiswa dalam menyuarakan demokrasi. Seperti kasus kekerasan, pemukulan, penangkapan paksa seperti di Riau, Bengkulu, dan lainnya.
Begitu juga masalah ekonomi dengan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar akhir-akhir ini.
"Kami menuntut penstabilan perekonomian nasional demi kelangsungan hidup masyarakat," katanya.* deddyra
