BANDUNG, (WN.net) – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Alma Lucyati, mengatakan selayaknya para orangtua yang anaknya terkena musibah vaksin palsu, pemerintah merasa sakit hati dan prihatin sekali.

“Orangtua dan pemerintah ini dua-duanya korban dari segelintir orang yang mementingkan keuntungan semata,” katanya. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jabar bergerak cepat merespon pengumuman Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek, yang memublikasikan nama-nama rumah sakit penerima vaksin palsu dalam rapat kerja dengan Komisi IX Bidang Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Alma mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu di Pusat, yang terdiri atas Kementerian Kesehatan, Bareskrim, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi. Diskes Jabar juga sudah melayangkan surat kepada 13 rumah sakit di Bekasi yang disebut sebagai penerima vaksin palsu untuk segera mendata nama-nama pasien imunisasi. 

Selain itu, pihaknya sedang mengecek kesiapan stok vaksin dari dinas kesehatan provinsi, kota, dan kabupaten untuk dibantukan ke rumah sakit tersebut. 

“Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tetapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” jelasnya di Bandung, Jumat (15/7). 

Ini merujuk pada arahan Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek, pada jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (24/6), anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi, sebab mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit. 

Alma menyebutkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keaslian vaksin yang ada sekarang di rumah sakit, karena dijamin keasliannya. 

“Dari sejak ada kabar mengenai vaksin palsu, Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membekukan distribusi semua stok vaksin yang non pemerintah. Sedangkan vaksin yang sekarang tersedia (terutama di rumah sakit pemerintah) adalah yang buatan pemerintah serta terjamin keaslian dan mutunya,” kata Alma.

Lebih lanjut mengenai Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, Alma menyebutkan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus vaksin palsu.

“Satgas ini bertujuan antara adalah mencari sampai tuntas pengedar, penyalur, pembuat karena yang paling tahu saat ini di mana saja daerah pergerakan mereka. Jadi kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan di daerah penyebaran vaksin palsu tersebut,” katanya. 

Menurut data dari Diskes Jabar, ada 44 RSUD di Jabar dan 270 rumah sakit swasta. Sebanyak 13 dari 14 rumah sakit swasta yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan, berlokasi di Bekasi, Jabar. * ajat dw